Ini Saran Dishub untuk Pansus Raperda Perubahan Nama PDJT

INILAH, Bogor - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan nama atas Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) telah membahas berbagai persoalan. Bahkan, wakil rakyat itu menyoroti terkait sengkarut kebangkrutan PDJT.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo angkat bicara dan menanggapi permasalahan yang kini terjadi terkait pembahasan perubahan nama dari PDJT menjadi Perumda. Menurut Eko, pansus DPRD itu seharusnya fokus untuk membahas soal perubahan nama dari PDJT menjadi Perumda. Namun, dalam prosesnya telah berkembang kemana mana hingga menyoroti persoalan manajemen dan penggunaan PMP oleh PDJT.

"Itu substansi yang berbeda antara pembahasan perubahan nama menjadi perumda dengan pembahasan banyaknya permasalahan di PDJT hingga soal bangkrutnya PDJT. Jadi harus dibedakan donk, kan itu permasalahan berbeda," ungkap Eko kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).

Baca Juga : Ini Kondisi Terbaru Keluarga Bupati Ade Yasin Usai Terpapar Covid 19

Eko melanjutkan, pembahasan pansus perubahan nama itu sesuai dengan amanat PP nomor 54 tahun 2017, dan sejumlah BUMD sudah berubah diantaranya PDAM dan PD PPJ. Sekarang ketika amanat itu meminta agar PDJT dirubah namanya, maka otomatis harus dilakukan oleh DPRD melalui pansus. 

"Perubahan nama itu tidak berkaitan atau ada hubungannya dengan pemberian bantuan untuk PDJT, karena itu urusan yang lain lagi. Tetapi apabila pihak DPRD mempermasalahkan atau mempersoalkan tentang kebangkrutan PDJT, maka DPRD seharusnya membuat Pansus kembali yang fokus untuk membongkar persoalan PDJT. Pansus terpisah itu bisa fokus untuk membahas PDJT, soal penggunaan anggaran PMP, manajemen dan lainnya. Mau menanyakan PMP yang Rp35 miliar atau bantuan yang Rp5 miliar bisa dibahas dalam pansus," bebernya. (Rizki Mauludi)

Baca Juga : Si Dilan Permudah Pemkab Bogor Monitoring Pembangunan