Kadisnakertrans Jabar Minta Serikat Pekerja Jangan Manfaatkan Penetapan UMK 2023

“Makanya mereka menuntut di 2023, janji Pak Gubernur dalam struktur skala upah. Tapi memang sekarang masih dalam penyelesaian, pembahasan segala macam agar Kepgub ini tidak menyalahi aturan. Walaupun ada juga diktum bahwa struktur skala upah ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama, antara perusahaan dan buruh. Kenapa harus begitu, karena buruh dan perusahaan yang tahu kondisi masing-masing,” tambahnya.

Sementara mengenai UMP dan UMK yang telah ditetapkan, Taufik menegaskan tidak akan ada perubahan meski ada dinamika dimana buruh dan perusahaan menuntut adanya revisi sesuai keinginan masing-masing. Termasuk keinginan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang bersikukuh agar pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, dalam penetapan upah.

“UMP dan UMK tidak ada perubahan, kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Kita ikuti semua disitu, baik formulasi dan sebagainya. Perusahaan ingin aspek legal, kedua tidak semua perusahaan yang mampu bertahan dengan situasi kondisi saat ini. Terutama di industri padat karya yang orientasinya ekspor. Pasti mereka keberatan sekali terhadap regulasi yang baru dari Permenaker 18 ini. Itu yang mungkin diperjuangkan oleh pengusaha  khususnya di padat karya,” jelasnya.

Baca Juga : Kemegahan Masjid Al-Jabbar Sanggup Tampung 50 Ribu Jamaah

 Dia beralasan, bila Pemprov menggunakan PP 36 Tahun 2021 dikhawatirkan akan menyengsarakan para buruh karena berdasarkan simulasi, kenaikan UMP atau UMK tidak akan lebih dari 3 persen. Sementara inflasi yang terjadi di Jawa Barat hingga September lalu sudah diatas 5 persen, sehingga harus didongkrak guna menjaga daya beli.

Pertama tentunya pak gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah, mengikuti apapun yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, memang situasinya sangat berubah. Dapat dibayangkan, kalau tetap menggunakan PP 36, akan terjadi penurunan daya beli karena inflasi kita diatas 5 persen. Kalau kita mengikuti itu (PP 36), kasihan juga buruh dengan kenaikan ini mampu bertahan atau tidak. Dua hal ini juga disampaikan oleh para ahli dan jadi pertimbangan pak gubernur,” tandasnya. (Yuliantono)***

Baca Juga : FOTO: Wisuda Sekoper Cinta Angkatan IV Tahun 2022