Kembali Terpilih jadi Ketua APPDI, Dedi Taufik Sat Set Bahas Isu Strategis

Meksi ada potensi sumber pendapatan hilang, namun HKPD juga memberikan ruang kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dan membuat inovasi- inovasi dalam melakukan pengelolaan pendapatan di berbagai jenis penerimaan.

“Tapi catatannya, implementasi saat berjalan perlu diawali dengan pendataan potensi yang akurat. Ini menjadi concern, karena ada beberapa potensi loss, yang hilang, dari Provinsi ke Kabupaten,” terang dia.

“Kami pastikan provinsi ini kan aparat pemerintah pusat yang ada di daerah, dan juga fungsi provinsi dalam rangka menjaga kualitas fiskal agar gap-nya jangan terlalu tinggi karena memang hitungan ini akan ada perubahan dalam pelaksanan-pelaksanaan ke depan," Dedi melanjutkan.

Baca Juga : Kadisnakertrans Jabar Sebut Kenaikan UMP 2023 Sudah Ideal

Sorotan lainnya berkenaan dengan resesi ekonomi dunia yang diprediksi terjadi pada 2023. Menurut dia, Bapenda di daerah pun harus turut berkontribusi menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Untuk Kami di Jawa Barat sendiri saat ini pertumbuhan ekonomi 5,6, diatas rata-rata nasional. Kaitan dengan resesi dunia kota pastikan akan berkorelasi terhadap pendapatan daerah," ucap dia.

“Dalam APPDI bukan hanya berbicara soal Undang-undang HKPD saja, tetapi juga membicatakan isu-isu terkini yang memang menjadikan potensi pendatapan yang bisa kita create bersama, selain itu masalah investasi daerah dan kemudahan, memang ujung-ujungnya pengelohan pendapatan, itu yang harus di implementasikan di lapangan," ucap Dedi Taufik.

Baca Juga : Fix, UMP 2023 Provinsi Jawa Barat Naik 7,88 Persen

“Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci dalam eksistensi APPDI sebagai motor penggerak pemungutan pajak dan retribusi agar mampu mendukung visi dan misi kepala daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik, ini juga menjadi catatan saat rapat kerja di Kalimantan Tim,” pungkasnya.*** (rianto nurdiansyah)