Ketua Dewan Sebut Hasil Studi IPB Bisa Menjadi Acuan Penanganan Covid-19
Ketua DPRD Kota Bogor menanggapi soal hasil survei persepsi masyarakat terhadap Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bekerja sama dengan IPB University.
INILAH, Bogor - Ketua DPRD Kota Bogor menanggapi soal hasil survei persepsi masyarakat terhadap Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bekerja sama dengan IPB University. Dari 20.819 responden yang mengikuti survei secara online ini, didapatkan data bahwa masyarakat meningkat kesadarannya terhadap Covid-19.
"Hasil survei ini bisa menjadi acuan untuk memperbaiki kebijakan dan langkah penanganan Covid-19. Apresiasi untuk Pemkot dan IPB yang sudah melakukan studi secara maksimal. Pendekatan berbasis ilmiah sangat penting dalam pembuatan kebijakan," ungkap Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto.
Atang melanjutkan, banyak indikator yang cukup menggembirakan dari hasil studi tersebut. Kesadaran akan prokes, vaksinasi, maupun kepedulian sosial yang tinggi antar warga. Di luar catatan-catatan tersebut, ia memberikan catatan masukan dalam tiga hal pokok. Yaitu terkait vaksinasi, penanganan masalah sosial ekonomi, dan penanganan masalah kesehatan serta pendidikan.
Baca Juga : Dhanagun Tebar 10 ribu Paket Beras untuk Masyarakat Kota Bogor
"Dari sisi vaksinasi, sebanyak 85 persen sudah mengikuti vaksinasi. Mereka mengeluhkan masalah kerumunan dan jarak lokasi vaksinasi menjadi salah satu pembatas yang belum vaksinasi. Maka harus memperbanyak lokasi vaksinasi yang mendekat ke wilayah dan pengaturan jam kehadiran penting dilakukan," terangnya.
Atang menambahkan, selanjutnya, perlu studi lanjutan untuk memotret warga yang belum vaksin. Karena respondennya mayoritas yang sudah vaksin. Sedangkan yang belum vaksin, belum ter-capture secara rinci. Ini penting untuk mencarikan solusi atas kendala yang dihadapi warga yang belum vaksin.
"Nantinya data tersebut akan berguna untuk memaksimalkan program vaksinasi. Dari data survey tersebut juga diketahui bahwa masalah ekonomi dan sosial masih menjadi persoalan bagi masyarakat Kota Bogor," tegasnya.
Baca Juga : Hadiah HUT RI ke 76, Pemkot Bogor Menangkan Dua Perkara Gugatan Aset
Atang menjelaskan, karena sebanyak 65 persen warga mengalami penurunan pendapatan selama pemberlakuan PPKM. Tak hanya itu, sebanyak 41 persen responden juga mengakui kehilangan pekerjaan akibat penerapan PPKM.
Halaman :
