Ketua Komisi V Harap Desentralisasi KCD Tuntaskan Masalah Pendidikan Jabar

INILAH, Bandung – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan berharap, desentralisasi anggaran bagi Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dapat menuntaskan masalah-masalah, dalam pembangunan pendidikan.

Dia mengatakan, dengan adanya kebijakan yang diambil Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat melalui desentralisasi pada 2021 ini, diharapkan dapat mempermudah sekaligus memberi keleluasaan bagi KCD dalam mengelola anggaran, sesuai kebutuhan masing-masing daerah khususnya pada operasional sekolah.

“Kita berharap, dengan adanya langkah tersebut. Masing-masing KCD dapat menangani tiap permasalahan mereka lebih cepat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran. Apalagi mereka yang lebih tahu dan paham, apa saja kebutuhannya. Mudah-mudahan, dengan adanya kebijakan tersebut. Pendidikan kita di Jawa Barat ini semakin cepat berkembang ke arah yang lebih baik,” ujarnya kepada INILAH, Senin (22/2/2021).

Baca Juga : Atasi Banjir, Ridwan Kamil: Pemerintah Tidak Tinggal Diam

Salah satunya kata dia, dalam persoalan insentif bagi para guru honor yang sering telat. Sebab menurutnya, dapat memengaruhi proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Dadang meyakini, dengan adanya desentralisasi tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan para guru bantu, yang selama ini mungkin belum mendapat perhatian khusus.

“Semoga saja, persoalan guru honorer ini juga bisa teratasi dengan adanya desentralisasi. Kalau insentif mereka lancar dan mungkin bertambah, otomatis kesejahteraan mereka lebih baik. Sehingga mereka juga semakin semangat untuk mengajar peserta didik,” ucapnya.

Rencananya, Disdik Jabar bakal menggelontorkan dana sebesar Rp3,8 triliun bagi 13 KCD untuk menyukseskan desentralisasi ini. Guna membangun pendidikan menjadi lebih baik, secara merata di tiap daerah. (Yuliantono)

Baca Juga : DPRD Jabar Minta Masyarakat Waspada Ancaman Bencana Hidrometeorologi