Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Temukan Ratusan Ribu Penerima Bansos Tidak Tepat Sasaran

"Jangan mau mendapat tekanan dari pihak luar. Sehingga hasil verfaknya objektif. Kalau layak menerima, ya tulis layak. Kalau tidak layak menerima ya tulis tidak layak menerima," pintanya.

Aan menilai, pihak BNI yang dihadirkan, karena mereka  bertanggungjawab menuntaskan persoalan mesin eDC. Pasalnya banyak terjadi mesin eDC yang dipinjamkan ke tempat lain. 

Pihaknya juga meminta pembenahan e-waroeng. Karena dari 232.943 KPM, harusnya ada 1.000 an mesin eDC yang disiapkan. Ternyata hanya ada 543 e-waroeng yang memiliki mesin eDC. Artinya, masih kurang banyak. Harusnya maksimal e-waroeng itu melayani 250 KPM saja. 

Baca Juga : Perceraian di Garut Tinggi, Angkanya Dekati 6 Ribu Kasus per Tahun

"Tapi di lapangan masih banyak e-waroeng yang melayani 500 bahkan 900 KPM," terang Aan. 

Aan menambahkan, Komisi IV pun meminta pihak BNI untuk menuntaskan persoalan mesin eDC ini. BNI menyanggupi, hanya saja tidak bisa serentak. Mereka akan menyelesaikan perlahan-lahan. Masalahnya, e-waroeng sampai saat ini masih berlaku. Meskipun pola pendistribusian bantuan sudah melibatkan PT Pos. Ternyata ada perubahan mekanisme penyaluran. Sistemnya bergantian. 

"3 bulan di e-waroeng, 3 bulan lewat pos. Bulan depan tahun ini, lewat pos. Nanti Januari tahun depan e-waroeng lagi.  Nanti kita udang PT POS-nya," tukas Aan.*** (maman suharman)

Baca Juga : Sanggup Bertahan 10 Tahun, Ini Kapasitas TPAS Kubang Deleg