Legislator Jabar Minta Program Pemprov Tetap Selaras dengan RPJMD
Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira meminta Pemprov menjalankan program di penghujung pemerintahan tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 perubahan yang belum lama ini disepakati.
Dampaknya pun kata dia sudah terasa, imbas dari pandemi yang berkepanjangan juga krisis global akibat perang Rusia-Ukraina. Tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat, yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya gelandangan dan pengemis di Jawa Barat. Sehingga persoalan ini harus menjadi perhatian pemprov, untuk menyelamatkan masyarakat.
“Itu saya kira dampaknya langsung terasa. Kita lihat hari-hari ini misalnya. Jangan jauh-jauh, di sekitar Gedung Sate saja banyak orang yang meminta-minta. Itu bagian dari meningkatnya kemiskinan ekstrim. Sekarang jadi fenomena selama Covid-19. Dari pemerintah pusat, ada 17 kabupaten, kota di Jawa Barat sudah mengalami kemiskinan ekstrim. Ini menurut saya harus jadi prioritas utama dan hanya bisa dilakukan dengan pemulihan ekonomi, karena pangkal mulanya akibat kehilangan pekerjaan, pendapatan, aset, akibat dampak pandemi. Ini harus jadi perhatian utama,” kata Yunandar.
Kemudian bantuan sosial kepada masyarakat yang dikucurkan Pemprov, sebagai bantalan ekonomi serta stimulasi peningkatan daya beli yang menurutnya tidak merata. Saat ini kata dia, semua elemen masyarakat menengah kebawah mengalami imbas dari situasi krisis. Namun pemerataan pembagian bantuan masih kurang, salah satunya akibat dari alokasi anggaran yang belum maksimal.
Baca Juga : Disparbud Jabar Dukung Program Pembiayaan CHSE bagi Pelaku Usaha Pariwisata
Pertumbuhan ekonomi diatas lima persen yang dirilis BPS Jabar pun kata Yunandar jangan menjadi patokan, seolah perekonomian masyarakat telah aman. Sebab fakta di lapangan kata dia, tidak menunjukkan korelasi yang sesuai. Buktinya dengan meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas pada saat ini, dimana semua itu terjadi akibat krisis yang terjadi pada saat ini.
“Bantalan ekonomi, bantuan sosial harusnya betul ditujukan kepada mereka (masyarakat yang membutuhkan). Pengangguran kita tinggi, diatas rata-rata nasional. Ini pangkal mula kemiskinan dan kriminalitas. Kita lihat saja, banyak kejahatan yang terjadi itu karena membiarkan masalah ini berlarut-larut. Padahal biasanya kemiskinan di Jawa Barat ini, kalaupun meningkat tapi tidak terlalu tinggi dibandingkan nasional,” paparnya.
“Intinya secara ekonomi kita ini belum pulih, walaupun angka pertumbuhan terakhir yang diumumkan BPS Jabar cukup tinggi. Kalau melihat yang terjadi dengan angka, ini berarti yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi hanya masyarakat menengah keatas. Rakyat kecil makin miskin, bukan meningkat. Kemudian inflasi juga didepan mata ancamannya, karena harga barang semakin meningkat,” sambungnya.
Baca Juga : Legitnya Brondo, Brownies dan Galendo Buatan Siswa SMKN 1 Ciamis
Yunandar berharap, persoalan tersebut dapat dikaji ulang oleh Pemprov termasuk pada program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Pemerataan dan tepat sasaran harus dilakukan, agar dapat betul-betul dirasakan manfaatnya serta memberikan dampak signifikan dalam pemulihan ekonomi masyarakat di Jawa Barat.
Halaman :
