Malu Tidak Punya Duit? Asmawa Tosepu Sebut Alasan Peralihan Kewenangan Jalan Bomang ke Pemerintah Pusat

INILAHKORAN, Bogor - Sudah belasan tahun, Pembangunan Jalan Raya Bojonggede-Kemang (Bomang) yang menghubungkan Cibinong dengan Parung tidak juga bisa dituntaskan oleh Pemkab Bogor.

Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu enggan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki anggaran, tetapi tak ragu bahwa 
Jalan Raya Bomang tersebut bun bakal dialihkan kewenangannya ke pemerintah pusat.

"Jalan Raya Bomang akan kami alihkan kewenangannya ke pemerintah pusat, bukan karena Pemkab Bogor tidak mampu, tetapi karena strategisnya jalan tersebut karena memudahkan akses warga menuju Kota Depok dan Kota Tanggerang Selatan (Tangsel)," kata Asmawa Tosepu kepada wartawan, Rabu, 24 April 2024.

Asmawa Tosepu menerangkan dengan dialihkan kewenangannya ke pemerintah pusat, maka mudah-mudahan pembangunan fly over Jalan Raya Bomang dilaksanakan pada Tahun 2025 mendatang.

"Pembangunan fly over dan Jalan Raya Bomang menjadi priortas pemerintah pusat dan mudah-mudahan dilaksanakan pada Tahun 2025 mendatang," terang pria asli Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tersebut.

Ayah tiga orang anak ini menyebut, walaupun kewenangan Jalan Raya Bomang dialihkan ke pemerintah pusat, Pemkab Bogor tetap bertanggung jawab dalam pembebasan lahannya.

"Pemkab Bogor tetap berkewajiban melakukan pembebasan lahan, saat ini tinggal sedikit lagi lahan di jalur cepat yamg belum dibebaskan oleh kami," sebut Asmawa Tosepu. 

Informasi yang dihimpun inilah Koran, bahwa sebelumnya Pemkab Bogor sudah memohon ke Kementerian Perhubungan untuk dibangunkan fly over yang bakal melewati jalur rel kereta commuter line di Desa Bojong Baru, Bojonggede. 

Prakiraan awal, besar anggaran pembangunan fly over Jalan Raya Bomang tersebut bisa mencapai Rp 1 triliun, sementara besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor hanya sebesar Rp 10 triliun. (Reza Zurifwan)