Open Biding Empat JPTP Kian Mengerucut, Ketua PWRI KBB Ingatkan Bupati Hati-hati dalam Memilih

INILAHKORAN, Ngamprah - Proses seleksi terbuka atau open bidding empat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) du lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) semakin mengerucut.

Seperti diketahui, open bidding empat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemda KBB kini memasuki tahap akhir. Yakni untuk jabatan kepala dinas Lingkungan Hidup KBB,  Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman KBB, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KBB, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Saat ini sudah ada tiga nama yang masuk dalam tiga besar dari hasil proses open bidding dan telah ditetapkan oleh tim panitia seleksi (Pansel). Bahkan, sudah diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Seleksi terbuka ini mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian, Peraturan Menpan RB Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Kendati demikian, tahapan proses open bidding tersebut tengah menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya dari Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang mengingatkan Bupati Hengky Kurniawan agar lebih berhati-hati dalam memilih pejabat yang bakal mengisi jabatan kepala dinas hasil open bidding.

"Pengisian jabatan kosong eselon 2 hasil open bidding ini, menjadi yang terakhir bagi Bupati Hengki Kurniawan. Jadi saya minta kepada Bupati agar lebih berhati-hati, jangan sampai salah memilih," kata Ketua PWRI KBB, Megahari Pujiharto kepada wartawan, Kamis 3 Agustus 2023.

"Karena bagaimana pun juga, pejabat yang dipilih itu nantinya akan membantu Pj Bupati dalam  menjalankan roda pemerintahan, ke depan," sambungnya.

Selain itu, Megahari pun meminta bupati untuk melihat track record dari masing-masing calon kepala dinas. Termasuk, seorang calon kepala dinas harus memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerjanya.

"Selain track recordnya harus baik, bupati juga harus memperhatikan kondisi lingkungan kerjanya," ujarnya.

"Dukungan dari internal sangat diperlukan. Jangan sampai ketika memimpin tidak bisa kompak dengan  para bawahannya, hingga menjadi ganjalan," paparnya.

Megahari menilai, dengan menempatkan seorang pejabat profesional yang memiliki kapabilitas maka Bupati Hengki Kurniawan telah memberikan kesan bagus.

"Jangan malah salah memilih sehingga menjadi bom waktu dan tiga nama dari masing-masing empat jabatan kepala dinas adalah orang-orang yang layak dan pantas menduduki jabatan tersebut," ujarnya.

"Tentunya bupati memiliki hak prerogatif untuk memilih satu nama. Pada akhirnya memang semua ada di tangan bupati, kami hanya sekadar memberi masukan," tutupnya.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah merekomendasikan 14 nama kepada Bupati Hengki Kurniawan untuk empat jabatan.

Untuk jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Ibrahim Aji, Idad Saadudin, dan Wiwin Aprianti. Kemudian, untuk jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Anni Roslianti, Bambang Eko Setyowahjudi, dan Yoga Rukma Gandara. Tiga nama untuk jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dudi Supriadi, Rina Marlina, dan Yudi Purbosari.

Sementara untuk jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah Agung Hartadi, AM. Hikmat, dan Tony Prihantoro.

Bupati Hengki Kurniawan pun sebelumnya memastikan pelantikan empat pejabat hasil open bidding akan dilaksanakan Agustus 2023. Seluruh nama dari pansel sudah diserahkan ke Komisi  Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Tiga besar sudah kami serahkan ke KASN. Jadi bukan satu nama tapi tiga nama, baru setelah turun rekomendasi dari KASN akan saya pilih satu nama," ungkapnya.

Hengki mengatakan, bahwa satu nama pejabat yang akan dilantik bisa saja dipilihnya hanya satu jam sebelum pelantikan.

"Tim pansel yang merekomendasikan tiga besar  sudah bekerja profesional. Kredibilitas mereka (tim pansel) sudah tidak perlu diragukan. Tapi kita ingin (pejabat)  yang terbaik dari yang terbaik," tutupnya. *** (agus satia negara)