PDIP Tidak Tegas atau Gibran yang Tidak Beretika?

INILAHKORAN, Bogor -Perbedaan perlakuan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap kadernya yang "membelot" sampai saat ini menjadi pertanyaan publik. 

Ketika Gubernur Maluku, istrinya membelot ke PAN dan Budiman Sudjatmiko yang mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto mendapatkan reaksi cepat dan tegas yang berujung dengan pemecatan keduanya dari DPP PDIP,  namun kondisi itu tidak terjadi pada Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Padahal keduanya sudah jelas-jelas membelot dari PDIP, bahkan Gibran Rakabuming Raka pembelotannya sangat ektriem dan bar bar. Namun kedua belah pihak baik Gibran Rakabuming Raka maupun PDIP sampai saat ini masih berpolemik dan lempar-lemparan. 

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah FX Rudi secara tegas menyatakan agar Mas Wali Kota, sapaan Gibran segera mengembalikan KTA PDIP, dan Gibran pun menyanggupinya walaupun sampai saat ini pengembalian KTA tersebut belum terjadi. 

Berbeda dengan salah satu elit PDIP mebyatakan bahwa Gibran secara the facto sudah keluar dari PDIP. Disisi lain, dengan belum adanya Gibran menyatakan mundur dan mengembalikan KTA PDIP secara gentleman dan terbuka, mempertegas dirinya tidak mempunyai etika dalam berpolitik. 

"Karena dengan "nyebrangnya" Gibran diusung partai lain untuk menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) merupakan perilaku politik yang tidak beretika. Sehingga sikap gibran tersebut sudah tidak harus lagi menjadi pertanyaan banyak pihak, sudah clear bahwa Gibran tidak memiliki etika dalam berpolitik," kata Founder Lembaga Study Visi Nusantara Maju Yusfitriadi kepada wartawan, Senin, 30 Oktober 2023.

Yusfitriadi menerangkan bahwa yang harus menjadi pertanyaan adalah, kenapa PDIP tidak tegas terhadap Gibran. Kemungkinan ada beberapa faktor. Pertama, pencitraan politik santun. 

"Kemungkinan PDIP sedang menampilkan politik yang santun untuk mengambil simpati masyarakat. Karena baik Gibran, Bobby terlebih Joko Widodo (Jokowi) tentu memiliki loyalis yang merupakan konstituen PDIP. Bisa jadi jika PDIP bersikap tegas maka konstutuen PDIP yang menjadi loyalis PDIP, Gibran dan Bobby akan menggerus suara PDIP pada pemilu 2024," terang Yusfitriadi.

Kedua, tuturnya PDIP Bermain di dua kaki, sebagai antisipasi Prabowo-Gibran tidak masuk putaran kedua, maka mempunyai peluang untuk menarik KIM ke Ganjar-Mahfud, begitupun ketika Ganjar tidak masuk putaran kedua, maka Ganjar-Mahfud berpotensi merapat ke KIM. bahkan ketika pada akhirnya Prabowo-Gibran menjadi pemenang pada pemilu 2024, maka wakilnya merupakan kader PDIP. 

"Ketiga, mereka saling menyandera dengan alsan adanya pernyataan Sekjen PDIP Hasto yang menyatakan, mendapatkan informasi beberapa Ketua umum (Ketum) partai politik mendapatkan tekanan untuk mengusung Gibran menjadi Cawapres merupakan sandera dan kartu trup. Sangat mungkin itu juga yang terjadi pada PDIP dan para elitnya," tuturnya.

Kang Yus sapaan akrabnya menjelaskan bahwa tersandera kekuasaan, politik bahkan hukum oleh kekuasaan Jokowi. Sehingga ada sebuah kegamangan ketika harus memecat anak dan menantu presiden dari keanggotaan PDIP. 

Keempat, jelasnya  menghindari perang terbuka diawal dinamika "copras-capres" sebetulnya lawan politik PDIP adalah Anies Baswedan, bahkan disebut-sebut untuk "menjegal" Anies untuk tidak menjadi Calon Presiden (Capres) menggunakan berbagai perangkat, termasuk perangkat hukum, baik terhadap partai pengusungnya maupun terhadap Anies. 

"Sehingga ketika dinamika kekuatan faksi politik berubah dan hampir bisa dipastikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 diikuti tiga pasangan calon, maka PDIP harus memainkan strategi yang lain, dengan tetap tidak memberikan peluang bagi Anies dan Imin memenangkan kontestasi 2024 mendatang. Jika "perang terbuka" antara Jokowi beserta partai yang diendorsenya dan Megawati beserta PDIP nya menjadi isu yang dominan dan sampai pada akar rumput, maka pasangan AMIN berpotensi mendapatkan berkah elektoral (muntahan suara) dari perang terbuka tersebut," jelas Kang Yus.

Kelima, lanjutnya ada skenario tersembunyi. Diawal pencalonan Ganjar Pranowo, Jokowi sangat kuat attensinya bahkan terlihat jelas keberpihakan terhadap Ganjar dalam berbagai momentum.

Begitupun  dengan kejadian merapatnya Cak Imin ke Partai Nasdem, satu hari setelah Surya Paloh menghadap Jokowi di Istana Merdeka. 

"Lalu juga terjadi dengan merapatnya PAN, Golkar dan Demokrat disebut-sebut atas campur tangan Jokowi. Termasuk Partai Golkar mengusung Gibran menjadi Cawapresnya  Prabowo Subianto mempertegas intervensi Iokowi. Sehingga dalam dinamika dan histori politik tersebut, sangat mungkin adanya sebuah hidden scenario (perencanaan tersembunyi) yang tidak diketahui publik. Skenario tersembunyi tersebut tentu saja terkonsolidasi melalui Ketum partai politik termasuk Megawati Soekarno Putri," lanjutnya. (Reza Zurifwan)