Pemerintah Kota Bogor Sepakan Perpanjang Ganjil Genap di Akhir Pekan Meski Pro Kontra

Pemerintah Kota Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor dan Satgas Covid-19 Kota Bogor, sepakat memperpanjang kebijakan ganjil genap pada akhir pekan ini di hari Sabtu-Minggu. Kebijakan ganjil genap itu pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat yang juga berdampak pada beberapa sektor terutama sektor ekonomi.

Pemerintah Kota Bogor Sepakan Perpanjang Ganjil Genap di Akhir Pekan Meski Pro Kontra
istimewa
INILAH, Bogor - Pemerintah Kota Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor dan Satgas Covid-19 Kota Bogor, sepakat memperpanjang kebijakan ganjil genap pada akhir pekan ini di hari Sabtu-Minggu. Kebijakan ganjil genap itu pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat yang juga berdampak pada beberapa sektor terutama sektor ekonomi.
 
Untuk mengulas lebih jauh tentang kebijakan ganjil genap dan efektivitasnya, terhadap penurunan kasus Covid-19 Kota Bogor dan siasat pengusaha untuk tetap survive, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor yang juga koordinator Komisi IV DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin dan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor Yuno Abeta Lahay menghadiri diskusi publik, yang diadakan oleh Pokwan DPRD Kota Bogor dalam kegiatan Podcast Sowan pada Rabu (17/2/2021).
 
Diskusi yang segera ditayangkan secara utuh kepada publik tersebut dipandu oleh host Aldo Herman yang menanyakan berbagai hal diantaranya terkait efektivitas ganjil genap, dampak kepada masyarakat, dampak terhadap sektor ekonomi dan menerima masukan dari masyarakat yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Jenal Mutaqin.
 
Bima Arya Sugiarto menjelaskan, tentang konteks penerapan kebijakan ganjil genap dikarenakan angka kasus Covid-19 Kota Bogor sempat mencapai puncak. Untuk itu perlu ada strategi untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19. Ada berbagai pilihan kebijakan diantaranya adalah penerapan ganjil genap.
 
"Karena kalau kami telaah data menunjukan bahwa klaster pertama adalah klaster keluaega kedua adalah klaster dari luar kota jadi intinya adalah warga yang punya mobilitas keluar kota atau masuk ke dalam Bogor menulari keluaarga sehingga keluarga meledak jadi kuncinya adalah menekan mobilitas," ungkap Bima.
 
Bima melanjutkan, ganjil genap adalah hanya satu dari 13 kebijakan yang dikeluarkan untuk menekan laju pertumbuhan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Ia mengklaim, bahwa kebijakan tersbut berhasil menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan.
 
"Data menunjukan pada tanggal 6 Februari kasus di Bogor mencapai puncak 180 perhari 15 Februari kemarin turun menjadi 105, belum pernah terjadi sebelumnya penurunan kasus secara signifikan di masa pandemi Kota Bogor, kedua jadi pertama mobilitas berkurang kedua laju positif juga berhasil ditekan," tambah Bima.
 
Mengenai dampak terhadap ekonomi Bima menegaskan, ganjil genap bukanlah lockdown sehingga masyarakat masih bisa menjalankan mobilitas asal sesuai dengan kebijakan ganjil genap. Terlebih saat ini kebijakan ganjil genap hanya berlaku dihari Sabtu dan Minggu hannya pada pukul 09.00 WIB.
 
Sementara itu, Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Abeta Lahay mengatakan, bahwa kebijakan ganjil genap sangat memberi pengaruh terhadap tingkat kunjungan hotel terlebih di minggu kedua saat akhir pekan minggu lalu. Namun ketika mendengar informasi kebijakan ganjil genap diperpanjang, para hotel pun membuat kreasi dengan memanfaatkan ganjil genap sebagai konten atau item promosi.
 
"Sejak kemarin diperpanjang itu muncul kreatifitasnya justru identitas atau item ganjil genap dijadikan oleh teman-teman menjadi sebuah promosi, contoh promo ganjil genap di tanggal ganjil harga ganjil, ditanggal genap harga genap, dan ada ini lebih gila lagi, bagi mobil yang bisa lolos ganjil genap ditanggal ganjil dapat diskon ekstra bisa lolos bisa ekstra angle promo karena kita promo diskon abis-abisan," terangnya.
 
Terkait keamanan dan kenyamanan serta kebersihan di dalam hotel, Yuno memastikan, bahwa standart hotel sudah sesuai dengan sertifikasi kementerian dalam bentuk CHSE.
 
Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin menuturkan, pihaknya menyoroti beberapa hal. Diantaranya adalah mengenai sosialisasi dan edukasi soal kebijakan ganjil genap, vaksisnasi Covid-19 dan data Covid-19. Jenal menilai, masyarakat lebih takut kepada aturan daripada terhadap Covid-19 itu sendiri.
 
"Karena dari dulu pemkot melakukan sosialisasi dan edukasi serta sosialisai tidak berpengaruh dan terus meroket terus malah mereka berkerumun, nah kali ini ketegasan polri dengan ganjil genap sanksi atau denda dan bisa sampai kena denda kedepannya ini bukti bahwa warga lebih takut terhadap aturan bukan karena covid faktanya ya ketika ganjil genap ini ya penurunan angka lalu lintas di Bogor cukup lengang," bebernya.
 
Ia juga berharap, agar kebijakan ganjil genap tersampaikan kepada masyarakat, ganjil genap tidak hanya inovasi diawal-awal ganjil genap bukan rekayasa atau skenario pimpinan atau Forkompinda tapi ini upaya yang ternyata berhasil karena memang selama ini belum pernah ada capaian yang positif terhadap penurunan angka covid 19 di Kota Bogor. Terkait data Covid-19 Jenal juga meminta ada paparan yang jelas terkait jumlah penambahan orang yang terkofnirmasi positif. Diantaranya adalah penjelasan berapa jumlah kasus positif dari orang yang melakukan swab dihari yang sama.
 
"Kan kami tidak tahu jadi ukuran penurunan angka Covid-19 itu publik harus betul-betul paham dan mengerti bukan data yang asal-asalan, tapi yang memang secara statistik dinas kesehatan tim Gugus Tugas Covid dan lain lain saya harap masyarakat bisa prihatin terhadap laju covid ini semoga mudah-mudahan opsi yang bisa dijadikan penyeimbang antara kesehatan tetap kita lindungi usaha tetap berjalan," pungkasnya. (Rizki Mauludi)


Editor : JakaPermana