Pemkab Bandung Bakal Lakukan Penyekatan di Jalur Pariwisata
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan, Pemkab Bandung akan melakukan penyekatan pada jalur-jalur menuju kawasan wisata. Hal itu dilakukan agar pengunjung tidak langsung melaju ke titik tujuan.
INILAH, Bandung - Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan, Pemkab Bandung akan melakukan penyekatan pada jalur-jalur menuju kawasan wisata. Hal itu dilakukan agar pengunjung tidak langsung melaju ke titik tujuan.
“Penyekatan akan dilakukan, tapi bukan berarti kita melarang dan tidak boleh ke tempat wisata. Namun sebelum masuk daerah wisata, harus ada pengecekan pengunjung terlebih dahulu. Jadi pengecekan tidak dilakukan di titik lokasi wisatanya, agar tidak terjadi penumpukan,” kata Dadang, Minggu (2/5/2021).
Dia mengatakan, pengetatan diperlukan untuk menekan risiko kemungkinan penyebaran Covid-19, dan munculnya klaster baru di tempat wisata. Dia menekankan, jangan sampai triliunan rupiah anggaran dari pemerintah pusat yang digelontorkan untuk penanganan dan pencegahan menjadi tidak berarti karena tidak diikuti kedisiplinan masyarakat.
Baca Juga : Ini Kata Kepala SMKN 15 Bandung tentang Hardiknas 2021
“Termasuk dukungan dari sisi pengawasan kedisiplinan. Ini sebagai edukasi kepada masyarakat, mengenai pentingnya melakukan prokes 5M. Kami harap edukasi ini bisa terus ditingkatkan di masing-masing wilayah dan desa,” ujarnya.
Dadang melanjutkan, rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri telah dilakukan. Pada rapat tersebut dicapai kesepakatan untuk memfokuskan pada penanganan Covid-19.
Dia tidak mengharapkan ada pengunjung berisiko masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Jangan sampai menjadi masalah baru yang bisa mempengaruhi penurunan Kabupaten Bandung dari zona kuning risiko rendah Covid-19.
Baca Juga : Pipa SPAM Gambung Bocor di Jalan Raya Lingkar Sadu Soreang
“Rencananya minggu depan kami akan melakukan monitoring dan evaluasi dengan para satgas kewilayahan hingga tingkat desa. Kalau misalkan satgas kecamatan atau desa tidak serius dalam penanganan Covid, maka kita akan lakukan evaluasi. Kita akan memutuskan tindak lanjutnya seperti apa setelah evaluasi,” ujarnya. (Dani R Nugraha)
