Pemprov Jabar Rancang Regulasi, Akselerasi Transportasi Massal Bandung Raya

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar seminar, dalam rangka mematangkan regulasi yang nantinya bermuara pada Peraturan Gubernur (Pergub), guna mengakselerasi pembangunan transportasi massal di Bandung Raya.

Pemprov Jabar Rancang Regulasi, Akselerasi Transportasi Massal Bandung Raya

"Ini harus menjadi tanggungjawab bersama. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Jadi awal titik berat pada proses kerjasama daerah. Perlu kerjasama, pembiayaan, operasional, tiket. Sesuai amanat Pak Gubernur (Bey Triadi) tadi, kita harus memindahkan pengguna angkutan pribadi ke umum. Caranya, angkutan umum harus bagus, menarik, tidak parsial dan murah," tuturnya.

Sementara mengenai target dirampungkannya transportasi massal terintegrasi, Koswara mengakui butuh waktu dalam prosesnya karena dilaksanakan secara bertahap. Kendati demikian dia berharap, proyek ini dapat segera tuntas secepat mungkin guna mengurai kemacetan Bandung Raya.

"Jakarta, (butuh) 14 tahun (sampai) kayak sekarang (busway). Mudah-mudahan Bandung Raya (secepatnya), tergantung (kolaborasi)," terangnya.

Baca Juga : Bey Machmudin: Pj Walkot Cimahi Baru Dilantik 22 Oktober 2023

Lebih lanjut dia menjelaskan, kemacetan yang terjadi di Bandung Raya tidak lepas dari dampak urbanisasi, sehingga berdampak dengan padatnya mobilitas masyarakat. Situasi ini sambung dia tidak hanya terjadi di Bandung Raya, tetapi juga di Bodebek dan Cirebon Raya. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan yang kini tengah didesain diharapkan mampu menuntaskan persoalan tersebut.

"Layanan lalu lintas harus ada sinergitas dan perlu regulasi yang memayungi aglomerasi perkotaan. Dimana menjadi kewajiban kita, bagaimana menjamin keberlanjutan angkutan tersebut. Tentunya perlu ada terobosan," ujarnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Iendra Sofyan mengungkapkan, Pergub yang nantinya lahir dari seminar ini akan menelurkan program secara bertahap. Termasuk dalam pembagian tugas antara pusat, provinsi juga kabupaten/kota. Dimana harapannya, maksimal di 2045 tidak ada lagi masalah kemacetan di Jawa Barat.

Baca Juga : Pemprov Jabar Rencanakan Bangun Wisata Premium di Pangandaran

"Secara teknis kita sudah siap secara perencanaan. Jalan sempit segala macam bisa elevated. Secara lingkungan kita harus memerhatikan, listrik segala macam. Paling penting (masalah) sosial, dari perencanaan, membangun sampai pelaksanaan. Itu yang penting, anggaran bisa kita dorong dari pusat, pinjaman segala macam. Kita juga khawatir kalau kita bangun, apakah bisa beroperasi (maksimal) seperti apa. Ini yang kita siapkan," paparnya.


Editor : JakaPermana