Pemprov Jabar Targetkan Tahun Ini 2,2 Juta UMKM Harus Terdaftar di NIB
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DPMPTSP menargetkan, setidaknya 2,2 juta UMKM dari total 6 juta harus terdaftar di Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun ini.
INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DPMPTSP menargetkan, setidaknya 2,2 juta UMKM dari total 6 juta harus terdaftar di Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun ini.
Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Jabar Dodin Rusmin Nuryadin menuturkan, sejak Januari-September 2023 telah 600 ribu UMKM terdaftar di NIB. Dimana total sejak NIB dirilis pada Agustus 2021 silam, sudah mencapai 1,2 juta UMKM.
Maka dari itu pihaknya berharap, melalui Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jawa Barat 2023 yang dilaksanakan pada 21 November mendatang di SOR Arcamanik, Kota Bandung, mampu mendongkrak jumlah UMKM yang terdaftar di NIB. Sekurang-kurangnya bertambah 1 juta, untuk mengejar target menjadi 2,2 juta di tahun ini.
Baca Juga : Festival Tunas Bahasa Ibu 2023 Buktikan Dominasi Priangan Runtuh
"In Syaa Allah akan dihadiri 1.200 UMK. Kami sudah menyebar link. Nanti akan mendapat pelayanan di samping NIB, ada sertifikasi halal, e-catalog, SNI, BPOM, HAKI dan lain-lain. Target kami 1 juta di akhir tahun, In Syaa Allah. Dalam waktu dekat, jalau ada seperti ini (gebyar) pelayanan kami lebih massif. Mudah-mudahan bisa tercapai," ujarnya usai acara Jabar Punya Informasi (Japri) Volume 134 di Gedung Sate, Kamis 16 November 2023.
Dia melanjutkan, salah satu kendala dalam mengupayakan agar UMKM Jabar terdaftar di NIB adalah masih adanya stigma bahwa kepengurusannya sulit dan berbayar. Padahal kepengurusan NIB kata dia tidak demikian. Maka dari itu butuh sosialisasi secara gencar, untuk mengedukasi masyarakat terutama UMKM akan persoalan ini.
Dodin berharap melalui upaya bersama, berkolaborasi dengan pemerintah kota/kabupaten mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk mengejar legalitas usahanya saat ini.
Baca Juga : APBD Jabar 2024 Rp36,79 Triliun
"Ada mindset kurang ramah. Takut ada biaya, bertele-tele. Padahal sebetulnya mudah. Maka kami akan lakukan sosialisasi secara massif. Pelayanan sampai ke desa, kolaborasi dengan (pemerintah) kota/kabupaten. In Syaa Allah dengan kolaborasi, bisa cepat sampai ke teman-teman UMK untuk mendapatkan informasi secara utuh," imbuhnya. (Yuliantono)
