Persempit Ketimpangan Ekonomi Utara-Selatan Jabar

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyadari ketimpangan ekonomi terjadi di wilayahnya. Mayoritas dunia industri masih terpusat di sisi sebelah utara Jabar. 

Persempit Ketimpangan Ekonomi Utara-Selatan Jabar
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyadari ketimpangan ekonomi terjadi di wilayahnya.
INILAH, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyadari ketimpangan ekonomi terjadi di wilayahnya. Mayoritas dunia industri masih terpusat di sisi sebelah utara Jabar. 
 
"Di Jabar ini memang masih lebar ketimpangan ekonominya antara utara dan selatan. Sama halnya dengan gap antara desa dan kota. Saya melihat ini sebagai tantangan terbesar yang harus dicarikan solusi," kata Ridwan Kamil, belum lama ini.
 
Menurutnya, secara alamiah ketimpangan itu wajar terjadi. Pasalnya, secara geografis wilayah Jabar dari tengah ke sisi utara relatif datar. Jauh berbeda dengan kondisi lapangan di sebelah selatan. Dengan kontur itu sektor industri terpusat dari tengah ke sisi utara.
 
Dia menegaskan, rencana pembangunan Jabar ke depan akan fokus untuk memberikan kemudahan transportasi. 
 
Perbaikan akses dasar tersebut diakuinya akan mengurangi ketimpangan utara-selatan. Selain terus memperbaiki infrastruktur jalan raya, kebutuhan lain yang menjadi perhatian yakni pihaknya akan bekerja sama untuk memberikan akses transportasi berbasis rel.
 
"Ke depan, kita akan memperbaiki infrastruktur jalan dan rel di sepanjang jalur selatan. Seperti untuk menata akses ke Pangandaran itu Pemprov pada 2019 nanti menganggarkan Rp80 miliar," jelasnya.
 
Khusus perbaikan infrastruktur rel di sepanjangan jalur selatan, rencana itu sejalan dengan program reaktivasi yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Untuk itu, dia mendorong rencana konektivitas yang akan dilakukan setidaknya di empat jalur kereta yang akan dilakukan
reaktivasi. 
 
Seperti diketahui, awal 2019 ini PT KAI meluncurkan KA Galunggung dan KA Pangandaran untuk memberikan alternatif mobilitas masyarakat ke arah selatan Jabar.
 
"Saya yakin, kemudahan transportasi itu akan mengakselerasi ekonomi. Dan yang tak kalah penting, inflasi itu salah satunya disebabkan karena jalur transportasi yang terbatas. Jalur transportasi yang mulus bisa menekan inflasi karena harga barang-barang jadi lebih murah," imbuh pria yang akrab disapa Emil itu.
 
Selain itu, Emil menetapkan pada 2019 mendatang arah pembangunan Jabar akan menuju ke pengembangan industri pariwisata. Selain menjadi provinsi digital, dia mendeklarasikan ekonomi Jabar ke depan akan menjadikan industri pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan. 
 
"Pariwisata ini nantinya akan menjadi motor roda ekonomi Jabar. Ke depan, sektor investasi dan pembangunan juga akan diarahkan ke segitiga emas BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat)-Patimban-Cirebon," ucapnya.
 
Emil pun menyiapkan visi pariwisata ke depan untuk direalisasikan. Di antaranya membuat 20 destinasi wisata baru yang tersebar di 20 kabupaten/kota. Selain itu, rencananya pada 2019 mendatang pihaknya menganggarkan Rp80 miliar untuk menata infrastruktur jalan di Pangandaran. Wacananya, pada April 2019 itu Jabar memiliki kawasan ekonomi khusus (KEK) yakni Pangandaran. 
 
Senada dengan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jabar Eddy Iskandar Muda Nasution menyebutkan alasan terkait visi provinsi digital dan pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan.
 
"Kalau kita hanya fokus ke industri manufaktur saja, itu susah mengejar. Sebagai provinsi wisata, Jabar mengandalkan kondisi alam dan geografisnya," ujarnya.
 
Eddy menambahkan, pihaknya pun menggenjot dengan sejumlah progam unggulan. Di antaranya, program One Pesantren One Product (OPOP) dan One Village One Company (OVOC). Diharapkan, program itu pun akan mempersempit ketimpangan ekonomi desa-kota. 


Editor : inilahkoran