Persoalan Proyek Pokir  Mulai Memanas, Anggota Dewan No Coment

Dirinya juga mengkritik Bupati Cirebon, Imron. Pasalnya, Imron terkesan tutup mata dan membiarkan masalah tersebut terus berlangsung lama. Dirinya malah meminta, supaya Imron membubarkan asosiasi jasa kontruksi. Alasannya, buat apa karena sudah diwakili oknum dewan yang merangkap menjadi pemborong.

"kami  juga menduga ada berapa oknum dinas yang mengerjakan proyek. Modusnya sama dengan cara pinjam bendera.  Sebelum proyek tayang juga, pemenangnya sudah ditentukan kok. Inikan  bentuk pelanggaran yang nyata, " Ucapnya.

Ade menyebutkan, dari data yang ada untuk  proyek Pokir ABT akhir tahun ini saja, untuk  Pokir Dinas Pertanian  nilainya Rp. 1,9 miliar. Sedangkan Pokir Dinas LH nilai lebih dari Rp. 1,9  miliar.

Lalu  Pokir Dishub nilainya sekitar Rp. 2,1 miliar. Lalu Pokir Dispora sekitar Rp 479 juta, Dinas Pendidikan hampir Rp. 16 miliar,
Pokir Dinsos ada sekitar Rp. 378 juta dan Pokir DPUTR senilai lebih dari Rp. 38 miliar.

"Biar publik yang menilai saja. Itu anggaran pokir begitu besar. Kami sedang mengumpulkan data valid untuk mengambil langkah lebih lanjut lagi, " tukasnya.

Sayangnya, kembali Ketua DPRD Kabupaten acirebon,  M. Luthfi enggan berkomentar ketika di hubungi. Begitupun dengan sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan. Menyerahkan masalah tersebut ke Ketua dewan.  Bahkan lewat pesan WhatApp, anggota komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Mahmud Jawa menilai,  persoalan itu adalah kolektif kolegial.

"Yang bisa menerangkan ya ketua dewan mas. Kami ini kan kolektif kolegial. Jadi ranah ini keterangannya ada di unsur pimpinan, " Elak Mahmud. (maman suharman)