Persoalan Sampah Tak Kunjung Rampung, Komisi III DPRD KBB Sarankan Hal ini
Meningkatnya volume sampah yang tidak terangkut ke TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi persoalan krusial yang tak kunjung rampung.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Meningkatnya volume sampah yang tidak terangkut ke TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi persoalan krusial yang tak kunjung rampung.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah pihak menyampaikan keprihatinannya dan mendesak pemerintah segera melakukan langkah nyata untuk mengentaskan persoalan sampah tersebut.
"Memang sampah itu menjadi tanggungjawab semua pihak, tapi anggarannya juga harus ada keberpihakan karena ketika sampah itu ditutup, bukan hanya KBB yang terdampak, namun Bandung Raya pun terdampak," ungkap Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan saat dihubungi, Selasa 2 Mei 2023.
Sebab, terang Iwan, mau seindah apapun daerahnya, seterang apapun jalannya kalau sampah yang menumpuk tidak dibersihkan dan dibuang tentunya pemerintah tidak akan dicap berhasil.
"Bikin taman seindah apapun, kalau sampah numpuk di tempat wisata gakkan laku tempat wisatanya," terangnya.
Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan suatu daerah harus bersih dan sampahnya bisa dibuang. Sedangkan, tempat pembuangan sampahnya sendiri yang ada di KBB kini terganjal sejumlah persoalan.
"Misalnya TPA Sarimukti ditutup masyarakat selama 24 jam, bisa dipastikan Kota Bandung dan daerah lainnya bisa menjadi lautan sampah," tuturnya.
Oleh karenanya, tegas dia, coba Pemprov anggarkan untuk pengadaan kendaraan pengangkut sampah di KBB.
Kemudian, aksesibilitas jalan untuk mobilitas truk pengangkut sampah juga diperbaiki lantaran merupakan jalan provinsi.
"Jadi masyarakat itu akan berhitung dan melihat. Tapi, kalau diabaikan masyarakat pasti berbalik. Faktor pemicu jalan rusak itu karena beban kendaraan pengangkut sampah yang melintas setiap menit," ujarnya.
Terpisah, Direktur Walhi Jabar, Meiki W. Paendong mengatakan, reaksi masyarakat yang mengeluhkan persoalan penumpukan sampah seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan.
"Masyarakat teriak karena mereka merasa tertekan dengan kondisi. Ini merupakan akumulasi akibat pengelolaan sampah di TPA Sarimukti yang tidak sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)," katanya.
Pasalnya, sewaktu TPA Sarimukti dibuat itu bukan tidak berdasarkan dokumen lingkungan, sebenarnya ada dokumennya. Namun, yang jadi persoalan kenapa pengelolaannya seperti sekarang, ada kerusakan jalan dan muncul berbagai persoalan.
"Kan sebenarnya ada pedomannya, tapi tidak berjalan baik sampai akhirnya sampah tercecer kemana-mana dan menimbulkan aroma yang tidak sedap," bebernya.
Ia menambahkan, puncak kekesalan masyarakat tersebut mestinya menjadi momentum melakukan upaya-upaya pengurangan dan pemilahan.
"Jadi solusi-solusi yang ada itu tinggal diterapkan, terutama dari Pemprov Jabar harus bisa mendorong hal itu agar menjadi perhatian di kabupaten/kota," tandasnya.*** (agus satia negara)
Editor : JakaPermana
