Rapat Pleno Hasil Putusan Bawaslu Tingkat KBB Rampung, KPU Temukan Empat Caleg DPR RI Jabar 2
Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Tahun 2024 Hasil Putusan Bawaslu di Tingkat Kabupaten Bandung Barat (KBB) rampung dilaksanakan.
INILAHKORAN, Ngamprah - Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Tahun 2024 Hasil Putusan Bawaslu di Tingkat Kabupaten Bandung Barat (KBB) rampung dilaksanakan.
Dalam rapat pleno terbuka tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KBB dan para saksi dari partai politik menemukan ada empat Caleg DPR RI Dapil Jabar 2 yang harus dikoreksi.
"Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanggal 8 Maret 2024 kita sudah melaksanakan tindaklanjut daripada surat keputusan Bawaslu di mana dalam surat tersebut KPU harus melaksanakan pengecekan data ulang," kata Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman saat ditemui usai Rapat Pleno Terbuka di Gudang Logistik KPU KBB, Jumat 8 Maret 2024 malam.
"Tadi, dari ba'da Jumat sampai sebelum Maghrib sudah kita laksanakan pengecekan data ulang," ucapnya.
Menurutnya, hasil pengecekan data ulang tersebut ada beberapa yang terkoreksi dan emang semuanya sudah terkoreksi dari suara partai hingga suara caleg juga sama terkoreksi.
"Jadi memang yang terkoreksi itu bukan hanya dari satu caleg saja. Tapi, ada beberapa caleg dan setelah kita amati, jadi itu murni salah input atau human error," tuturnya.
Ripqi menjelaskan, setelah selesai melakukan sanding data dan sudah ditetapkan hasil akhirnya. KPU KBB bakal membacakan hasil rekapitulasi yang sudah diperbaiki besok hari di provinsi.
"Namun, untuk jumlahnya sendiri saya belum melihat secara terperinci, karena memang yang terkoreksi itu bukan hanya satu caleg saja," jelasnya.
"Kurang lebih tadi itu ada empat caleg yang terkoreksi dari Dapil Jabar 2 untuk DPR RI dari satu partai sesuai dengan putusan Bawaslu yang harus dilakukan perbaikan," sambungnya.
Disinggung terkait nasib lima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran, ungkap Ripqi, lantaran pihaknya sudah menindaklanjuti putusan Bawaslu tentunya sudah selesai.
"Sebetulnya, dinyatakan bersalah melanggar administrasi itu merupakan bagian daripada sanksi yang mereka terima," ujarnya.
"Sanksi tersebut mereka terima dan ketika KPU harus perbaikan data, pengecekan data dan penghitungan ulang ya kita laksanakan," tambahnya.
Selain itu, setelah pihaknya menawarkan kepada para saksi, mereka semua sudah sepakat dengan hasil koreksi tersebut.
"Semua sudah disesuaikan dan rapat pleno ini sifatnya terbuka," imbuhnya.
Termasuk, lanjut Ripqi, penyandingan D Hasil Kecamatan dan C Hasil juga dilakukan secara terbuka dengan disaksikan Bawaslu KBB dan para saksi.
"Itu yang kita lakukan sebagai tindaklanjut daripada surat keputusan Bawaslu KBB," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Hasil Putusan Bawaslu di Tingkat Kabupaten Bandung Barat.
Rapat pleno terbuka ini sesuai surat Putusan Sidang Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.11/
"Rapat pleno ini merupakan tindaklanjut dari putusan Bawaslu KBB yang memang memberikan kita (KPU) KBB selama dua hari di mana surat keputusan itu keluar pada 6 Maret 2024 dan hari ini Jumat 8 Maret 2024 harus kita selesaikan," kata Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman saat ditemui, Jumat 8 Maret 2024.
Ripqi menjelaskan, dalam rapat pleno ini KPU KBB harus melakukan pengecekan data dan menghitung ulang hasil suara yang ada pada form rekap hasil.
"Tentu yang menjadi alat sandinya adalah C plano. Nanti kalau kita sudah menyesuaikan, hasilnya akan kita sampaikan pada saat pleno di provinsi," jelasnya.
"Itu saja bentuk tindak lanjutnya, menyandingkan antara rekap D dengan C hasil," sambungnya.
Ripqi menuturkan, jumlah suara yang direkap itu sesuai dengan yang direkomendasikan Bawaslu KBB, yakni jumlah suara yang ada di lima kecamatan.
"Jumlah yang ada di lima kecamatan, antara lain Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Cipeundeuy," tuturnya.***(agus satia negara)***
