Salah Bikin Pernyataan Saat Orasi dengan Buruh, Wakil Ketua DPRD KBB Ini Sita Perhatian Massa
Aksi unjuk rasa ribuan buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) berhasil menyita perhatian publik.
INILAHKORAN, Ngamprah - Aksi unjuk rasa ribuan buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) berhasil menyita perhatian publik.
Tak hanya aksi long march dari Batujajar ke Gedung DPRD KBB, aksi para buruh dari empat serikat pekerja pun diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa sepanjang perjalanan.
Namun, usai audiensi ada peristiwa menarik yang bahkan mampu mencuri perhatian massa buruh dan warga sekitar.
Pasalnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ida Widaningsih yang juga politisi PDIP sempat membuat pernyataan yang membuat heboh lantaran salah membuat pernyataan saat berada di atas kendaraan demonstran.
Ia seharusnya membacakan pernyataan bahwa unsur pimpinan DPRD KBB menolak kebijakan kenaikan harga BBM, namun malah mendukungnya.
"Semoga perjalanan perjuangan dari serikat pekerja Bandung Barat bisa terealisasi. Kami pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Bandung Barat mendukung kenaikan BBM," kata Ida, yang diikuti suara riuh dari para buruh.
Kendati demikian, Ida pun kemudian meralat pernyataannya. Secara pribadi dan lembaga menegaskan berdasarkan kesepakatan dalam audiensi bersama parah buruh, unsur pimpinan dan Anggota DPRD KBB mendukung tuntutan para buruh agar pemerintah membatalkan harga BBM terbaru.
"Secara pribadi saya menolak kenaikan BBM dan mendukung sikap Buruh yang menolak kenaikan BBM," tegasnya.
Ketua DPRD KBB Rismanto menambahkan, secara kelembagaan pihaknya mendukung penuh upaya para buruh yang menolak kenaikan harga BBM. Pihaknya akan berkirim surat langsung kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI terkait sikap mereka.
"Sikap kelembagaan DPRD Bandung Barat juga menolak kenaikan harga BBM dibuktikan dengan surat yang sedang kami susun untuk kami kirim ke presiden dan DPR RI," tegasnya.
Selain menolak kenaikan harga BBM, kata politisi PKS itu, pihaknya juga menerima aspirasi buruh terkait kenaikan upah. DPRD KBB bersama Pemkab Bandung Badar akan berkoordonasi mengenai tuntutan tersebut.
"Untuk ini perlu dicarikan terobosan hukum, regulasi yang kira-kira tidak melanggar aturan.Tapi nanti pemerintah bersama DPRD akan mencari celah agar hal itu bisa dilakukan," ujarnya.*** (agus satia negara).
