Siapa Beking Al-Zaytun?

Sementara itu, seiring dengan telah dilimpahkannya polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun kepada pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) pada Sabtu, pekan lalu, Pemprov Jabar tak lagi mengurus soal hukum itu.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Gubernur Ridwan Kamil, saat ini tinggal menjaga kondusivitas, agar tidak terjadi dinamika lanjutan pasca pelimpahan tersebut. Sebab tidak tertutup kemungkinan terjadi ekses yang bakal bergejolak atas perkembangan persoalan tersebut.

“Terkait Al-Zaytun tidak ada informasi baru. Silakan menunggu paparan teknis dari Pak Menko (Mahfud MD). Sudah ditarik di level Menko Polhukam. Tugas saya oleh Pak Menko hanya poin ketiga, mengamankan, menjaga kondusivitas sosial politik di wilayah Jawa Barat,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Senin (26/6).

Baca Juga : Pekan Ini Pengelola Ponpes Al-Zaytun Dipanggil Tim Investigasi, Ridwan Kamil Minta Panji Gumilang Datang

Terkait tim investigasi, dia mengatakan masa kerjanya akan berakhir pada Selasa ini dan Pemprov Jabar tinggal menunggu tindaklanjut dari Menko Polhukam.

“Tim Investigasi sudah selesai per Selasa. Jadi sekarang reguler saja. Ada gerakan, diimbau, diantisipasi oleh Polres Indramayu. Dinamika beda saat arahnya kemana. Akan ada tindakan terukur. Serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah pusat dalam waktu dekat, besok atau lusa,” ucapnya.

Lebih lanjut Emil berharap, dalam waktu dekat pemerintah pusat sudah dapat memutuskan sesuai rekomendasi Pemprov Jabar, terkait polemik ini agar tidak berpekepanjangan. Sebab dikhawatirkan dapat memengaruhi stabilitas kondusivitas di tengah masyarakat.

Baca Juga : Ini Langkah Lanjutan Pemprov Jabar, Pasca Hilangnya Seribuan Al-Qur’an di Masjid Raya Al-Jabbar

Terlebih sejauh ini, sebutnya, bukti-bukti otentik telah berhasil dihimpun dan telah dikantongi Menko Polhukam. Tinggal menunggu langkah lanjutan akan penyelesaian masalah ini.