Tanggapi Isu Penolakan Pj Bupati dari Kemendagri, Sekda KBB: Kita Harus Tegak Lurus dan Fatsun

"Namun, terkait adanya isu pelantikan pejabat kami belum ada informasi dan menyarankan lebih baik menunda dan menghargai mekanisme yang sedang dijalankan Pansus DPRD KBB yang sedang berjalan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ada tiga nama sudah diusulkan DPRD KBB, satu pejabat dari Pemkab Bandung Barat, yaitu Ade Zakir Hasim, ST.,  yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) KBB. Dua nama lagi berasal dari Pemprov Jabar yaitu dr.Dodo Suhendar, MM., dengan jabatan Kepala Dinas Sosial' Jabar, dan Drs. Wahyu Mijaya, SH, MS.i sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jabar.

Tiga nama pejabat yang diusulkan DPRD KBB tersebut sama dengan usulan dari Pemprov Jabar. Hal itu sesuai aturan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri juga mengusulkan tiga nama kandidat Pj Bupati Bandung Barat.

Pengusulan nama calon Pj Bupati Bandung Barat sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota, ada ranah usulan dari DPRD, Provinsi Jawa Barat sebagai kepanjangan Pemerintah Pusat dan tiga nama dari Kemendagri.

Kendati demikian, belum lama ini bermunculan spanduk penolakan tersebut terpasang di pinggir Jalan Raya Padalarang - Cisarua tepat di depan kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat, Kecamatan Ngamprah.

Tulisan di spanduk tersebut diduga untuk menjegal kandidat Pj Bupati dari pusat.*** (agus satia negara)