Tatap Pilgub Jabar 2024, DPD Partai Demokrat Gelar Diskusi Evaluasi Kinerja Pasangan Rindu

INILAHKORAN, Bandung - Menyongsong perhelatan pemilihan gubernur dan wakil (Pilgub) pada November 2024 mendatang, DPD Partai Demokrat Jawa Barat menggelar diskusi evaluasi kinerja pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (Rindu), selama periode 2018-2023.

Diskusi terbuka yang digelar di Kantor DPD Partai Demokrat, Surapati Core, Kota Bandung pada Kamis 22 Juni 2023, menghadiri sejumlah narasumber diantaranya Guru Besar Bidang Komunikasi UIN Asep Samuh, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Sugianto Nangolah dan Praktisi Media Ghiok Riswoto.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Daerah (Bakomstrada) DPD Demokrat Jabar Mohamad Akhiri Hailuki mengatakan, diskusi ini adalah kegiatan rutin mereka menanggapi isu aktual yang terjadi. Terkini, adalah terkait evaluasi kinerja, menyusul akan berakhirnya masa jabatan Emil dan Uu pada awal September mendatang.

"Ini merupakan bagian dari fungsi parrai politik bagi masyarakat. Ada beberapa evaluasi tadi, yakni janji politik, komunikasi politik dan etika politik," ujarnya.

Baca Juga : Brotherhood 1% MC Indonesia Gelar Silaturahmi dan Peduli Lingkungan Media Indonesia

Ketua Fraksi Demokrat Jabar Toni Setiawan menambahkan, setiap pemimpin memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu diharapkan, dari diskusi ini dapat membenahi kekurangan saat ini demi mengakselerasi pembangunan Jawa Barat di masa mendatang.

"Kita objektif menilai, yang baik ditingkatkan dan kurang akan pertimbangkan. Tadi disampaikan tentunya Demokrat akan menentukan langkah kedepan melalui mekanisme yang telah diatur. Penilaian ini menjadi masukan positif untuk membangun Jabar. Tentu ada kekurangan dan kelebihan. Tentu kekurangan ini jadi bahan masukan terbaik untuk gubernur ke depan," ucapnya.

Sementara Sugianto menekankan, diharapkan Penjabat (Pj) sementara pengganti Emil kelak dapat melakukan percepatan pembangunan, mengingat masa waktunya terbilang cukup panjang, lebih dari setahun karena pelaksanaan Pilgub baru dihelat November 2024 dan diperkirakan gubernur anyar baru akan dilantik pada April 2025 kelak.

Baca Juga : Gelombang II 2023, 2.157 Lulusan UPI Diwisuda 

"Kami menekankan ke Pj, karena masanya lama. Ketika kunjungan ke DPRD DKI Jakarta, ternyata Pj sekarang boleh buat program sendiri. Tidak harus melanjutkan program sebelumnya. Artinya Pj sangat penting. Harapan kami, Pn harus jelas apa yang dilakukan. Contoh soal sekolah, dari 627 kecamatan, masih ada 130 kecamatan belum punya sekolah SMA atau SMK. Bagaimana mau zonasi kalau 130 kecamatan belum ada SMA atau SMK. Jadi harus ada tindakan," tandasnya. (Yuliantono)***