Tidak Gajian hingga Ancaman Pemutusan Listrik, PHRI Ngeluh ke Dewan

INILAH, Bogor- Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor berkeluh kesah ke DPRD Kabupaten Bogor, mereka berharap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mendatang berpihak kepada keberlangsungan kepada pengelola maupun pegawai usaha jasa pariwisata.

Wakil Ketua Bidang Litbang Sofyan  mengatakan kebijakan PPKM Darurat atau level 4 saat ini membuat para karyawan hotel dan restoran banyak yang potong gaji, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan gaji, bahkan ada hotel yang tidak sanggup membayar tagihan listriknya.

"Kami berharap PPKM mendatang memperlonggar aturannya seperti rapat boleh dilaksanakan 50 persen dari kapasitas ruangan, resepsi pernikahan boleh diadakan di hotel, pengunjung restoran boleh makan ditempat dan kapasitas maksimalnya 50 persen," kata Sofyan kepada wartawan, Senin, (2/8).

Baca Juga : Angka Penggunaan ICU di Bogor Terus Alami Penurunan

Mantan anggota DPRD Kota Bogor ini menerangkan alasan PPKM diperlonggar untuk usaha bidang jasa pariwisata karena pegawai hotel dan restoran sudah divaksinasi Covid-19, lalu juga sudah menerapkan clean, healthy, safety and environment (CHSE).

"Sudah ribuan pengawai hotel dan restoran yang sudah divaksin Covid-19, sebelumnya juga kami secara disiplin sudah menerapkan CHSE hingga benar-benar sudah memenuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19," terangnya.

Wakil Ketua PHRI Bidang Kabupaten Bogor Boboy Ruswanto menuturkan keluh kesah pengurus PHRI ke DPRD Kabupaten Bogor merupakan langkah yang elegan ketimbang memasang bendera putih di hotel-hotel dan restoran.

Baca Juga : Pemkab Bogor Serap Ide Mahasiswa untuk Pemulihan Ekonomi

"Kami tidak ingin memasang bendera putih tanda kita protes atau menyerah dengan situasi sekarang, keluh kesah ini diharapkan mendapatkan dukungan kebijakan dari Pemkab Bogor baik itu point aturan PPKM hingga relaksasi pajak ataupun lainnya," tutur Boboy.