Tidak Netral, TB Hasanuddin Desak Menkominfo Mundur

INILAHKORAN, Bandung - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyayangkan sikap Menkominfo Budi Arie Setiadi, yang terang-terangan mendukung salah satu bakal calon presiden (Bacapres) peserta Pilpres 2024 mendatang.

Dia pun mendesak agar Budi Arie mundur dari jabatannya, sebab dinilai telah melanggar kode etik posisinya selaku pejabat publik, dimana menurutnya harus bersikap netral.

"Hal ini tentu tidak elok dan melanggar etika seorang menteri atau pejabat publik. Pejabat publik diamanatkan bekerja untuk publik, bukan sibuk mendukung capres. Apalagi Menkominfo merupakan jabatan strategis yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil," ujarnya Kamis 19 Oktober 2023.

Kang Hasanuddin melanjutkan, sikap keberpihakan yang ditunjukkan Menkominfo Budi Arie terhadap figur tertentu di Pilpres dapat menimbulkan abuse of power. Apalagi Kemenkominfo sambung dia, memiliki kemampuan mengendalikan konten digital di masyarakat.

"Ini berpotensi digunakan sebagai alat propaganda dan manipulasi informasi untuk memenangkan calon presiden yang didukungnya," ucapnya.

Dia menjelaskan, Kemenkominfo memiliki pengaruh besar dalam kontestasi Pemilu. Berhasil atau tidaknya pesta demokrasi lima tahunan ini, juga bergantung dengan institusi tersebut. Sebab mereka diamanatkan undang-undang memiliki kewenangan mengawasi konten di ranah publik.

"Tapi kan kenyataannya masih banyak konten merusak, merugikan rakyat bahkan membahayakan negara. Kominfo tidak banyak menunjukkan upaya serius menjalankan amanat undang-undang ini. Menterinya justru punya kepentingan terhadap konten-konten yang sesuai dengan permainan politik yang sedang dia jalankan," keluhnya.

Maka dari itu menurutnya Kemenkominfo harus mampu menjaga integritas, bertanggungjawab penuh dalam persebaran informasi, mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berlangsung damai. Bukan justru memecah belah atau melakukan provokasi politik, demi tujuan tertentu.

"Bagaimana Kominfo mau dipercaya sebagai agen komunikasi Pemilu berkualitas dan damai, kalau pemimpinnya, menteri yang bertanggung jawab adalah pelaku pecah belah dan provokasi," tuturnya.

Sebelumnya, persoalan ini didalangi dengan dijadikannya Budi Arie sebagai Ketua Umum Projo, perhimpunan relawan capres. Dimana dirinya secara terang-terangan di hadapan publik, menyatakan dukungan kepada salah satu capres peserta Pilpres 2024. (Yuliantono)***