10 Bangunan Vila di Kawasan Puncak Segera Dibongkar Satpol PP Kabupaten Bogor

Satpol PP Kabupaten Bogor dalam waktu dekat akan menertibkan 10 bangunan vila di kawasan Puncak yang melanggar aturan garis sepadan sungai (GSS).

10 Bangunan Vila di Kawasan Puncak Segera Dibongkar Satpol PP Kabupaten Bogor
Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bogor Wawan Darmawan mengatakan, dalam waktu dekat akan menertibkan 10 bangunan vila di kawasan Puncak yang melanggar aturan GSS. (reza zurifwan)

INILAHKORAN, Cisarua - Satpol PP Kabupaten Bogor dalam waktu dekat akan menertibkan 10 bangunan vila di kawasan Puncak yang melanggar aturan garis sepadan sungai (GSS).

Hal itu, merupakan permintaan balai besar wilayah sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane. Penertiban 10 bangunan vila di kawasan Puncak itu dialkukan demi mengurangi risiko bencana banjir dan longsor. 

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bogor Wawan Darmawan menegaskan, penertiban 10 bangunan vila di kawasan Puncak it pun untuk mengembalikan fungsi lahan dan memperbaiki serapan air di kawasan Puncak.

"Kami dalam waktu dekat akan membongkar 10 bangunan vila du kawasan Puncak yang melanggar aturan GSS. Sebelumnya kami sudah memberikan surat peringatan ketiga," ucap Wawan kepada wartawan, Selasa 9 Agustus 2022.

Wawan menerangkan, pembongkaran bangunan vila yang melanggar aturan GSS juga merupakan atensi Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

"Pembongkaran bangunan vila di Kecamatan Megamendung dan Cisarua ini merupakan hasil limpahan pelanggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, yang sebelumnya diminta oleh tiga kementerian terkait," terang Wawan Darmawan.

Kepada pemilik vila, ia meminta lahan sepadan sungai dibangun turap atau tanggul penahan tanah hingga tidak terjadi bencana longsor. Selain penertiban atau pembongkaran, jajarannya juga melakukan tindakan persuasif.

"Kami minta lahan dialih fungsikan kembali menjadi ruang terbuka hijau, lalu dibangun turap di tepi sungainya. Pemkab Bogor juga akan memasang plang himbauan, larangan membangun di GSS," pintanya.

Sementara itu, Kepala UPT Penataan Bangunan II DPKPP Kabupaten Bogor Agung Tarmedi menambahkan Pemkab Bogor memberikan waktu agar pemilik vila yang melanggar atuean GSS, untuk membongkar mandiri bangunannya.

"Sebelum dibongkar Satpol PP, kami memberikan waktu agar pemilik vila yang melanggar aturan untuk membongkar mandiri atau sendiri bangunannya. Akhir Bulan Agustus atau awal September, kami akan melakukan pembongkaran," tambah Agung.*** (reza zurifwan)


Editor : Doni Ramdhani