Bantuan Pangan CBP Berlanjut, Pos Indonesia Distribusikan ke 20 Provinsi

INILAHKORAN, Banyumas - Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk tiga bulan awal 2024 ini. PT Pos Indonesia kembali menjadi mitra pendistribusian bantuan pangan CBP ke 20 provinsi.

Presiden Joko Widodo langsung menghadiri launching penyaluran bantuan pangan CBP tersebut, Tak hanya di Cilacap, Rabu 3 Januari 2024 lalu pun orang nomor satu di Indonesia itu menyempatkan hadir di Banyumas.

“Ini yang hadir di sini dulu September, Oktober, November, sudah mendapatkan bantuan, ada? Ini kelihatannya tambahan. Yang bulan Januari sudah dapat semuanya? Sudah terima semuanya. Nanti Februari, Maret dapat lagi. Nanti kalau APBN memungkinkan, April, Juni bisa kita teruskan lagi,” kata Jokowi. 

Sedangkan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan bantuan pangan CBP itu menyasar 22,4 juta penerima. Dia menegaskan, data para penerima bantuan pangan itu didapatkan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Data itu pun diverifikasi Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Apabila ada saudara kita yang di bawah garis kemiskinan dan belum masuk data ini, bisa mengajukan melalui RT/RW. Nanti akan diverifikasi, sehingga bulan berikutnya bisa kita mutakhirkan datanya,” kata Arief. 

Menurutnya, stok beras Bulog yang angkanya naik turun itu diakuinya karena beras disalurkan melalui berbagai program bantuan.

“Beras yang ada saat ini di Bulog sekitar 1,4 juta ton. Angka ini bergerak terus, bisa 1,6 atau 1,5. Pertanyaannya, kenapa sih angkanya berubah-ubah? Angkanya berubah karena stok bergerak terus. Kita ada penyaluran-penyaluran,” ujarnya.

Dia meyakini, dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang terus dibangun tersebut produksi beras nasional akan tetap terjaga. 

“Satu per satu dalam dua tahun terakhir, Badan Pangan Nasional bersama Bulog, RNI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, dan dari sisi inflasi ada Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, seluruh stakeholder di bidang pangan tersebut saya rasa sudah sangat baik. Ke depan akan lebih baik lagi. Jangan lupa teman kita di legislatif juga penting untuk keberpihakan terhadap pangan di Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, PT Pos Indonesia kini kembali menjadi mitra pendistribusian bantuan pangan CBP ke 20 provinsi dengan alokasi 13.415.219 penerima. 

Direktur Bisnis dan Kurir Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun optimistis penyaluran di 20 provinsi akan berjalan lancar, tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel.

“Alhamdulillah, kita sudah memulai penyaluran bantuan beras bulan Januari yang langsung di-launching oleh Bapak Presiden di Cilacap kemarin, dan hari ini di Banyumas, akan berlanjut di Tegal,” kata Tonggo.

Dia menuturkan, dalam penyaluran bantuan pangan CBP itu Pos Indonesia menyiapkan seluruh sumber daya termasuk memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi Pos Giro Cash (PGC). 

“Koordinasi kami dengan Bulog cadangan beras yang satuan 10 kg sudah siap disalurkan. Kami sudah menyiapkan penyaluran untuk komunitas seperti ini di beberapa titik tertentu. Kemudian penyaluran di Kantorpos dan ada beberapa case yang akan diantarkan ke rumah penerima langsung,” ujarnya. 

Pos Indonesia mendistribusikan bantuan beras itu dengan menerapkan teknologi digital berupa aplikasi PGC. Teknologi itu memungkinkan para penerima yang telah mendapatkan bantuan dapat diketahui dari foto diri bersama dengan identitas yang dibawa yaitu KTP/KK (fitur face recognition). 

PGC juga menyertakan geotagging yaitu menyertakan lokasi penerima mendapatkan bantuan sehingga dapat dilacak melalui peta.

Usai seluruh proses terlaksana dengan baik, proses selanjutnya berupa pendokumentasian seluruh arsip ataupun dokumen akan dilakukan menggunakan aplikasi e-Filing. 

Aplikasi tersebut digunakan untuk memeriksa keabsahan dokumen, penyimpanan dokumen hingga dapat diketahui progresnya menggunakan dashboard realtime. E-Filling bermanfaat untuk mendukung akuntabilitas penyaluran Pos Indonesia, termasuk bukti (evidence) dokumen penyerahan secara digital.***