Bawaslu Kota Bogor Siaga Pengawasan Jelang Satu Tahun Pemilu 2024, Ajak Masyarakat Berperan Aktif 

Fathoni menjelaskan, selain itu, tahapan yang mesti dikawal juga ada tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan calon DPD RI. pada prinsipnya saat verfak ini adalah memastikan nama, alamat, dan NIK pendukung dengan datang langsung ke rumahnya atau di tempat lain yang ditentukan, serta menanyakan apakah mendukung atau tidak. Meski begitu, verfak juga dapat dilakukan melalui sarana teknologi dengan cara panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika, dan jika dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan verfak oleh KPU Kabupaten/Kota sampai masa berakhirnya tahapan verfak kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Tak hanya itu, yang mesti kita sama-sama perhatikan adalah pencatutan dukungan. Kalau tidak merasa mendukung sampaikan aja yang sebenarnya kepada petugas karena itu hak warga untuk memberikan dukungan atau tidak sehingga tidak ada paksaan kepada siapapun," jelasnya.

Fathoni juga memaparkan, sedangkan, dalam rangka melakukan percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, Bawaslu telah meluncurkan aplikasi 'Jarimu Awasi Pemilu' sebuah aplikasi komunitas digital pengawasan partisipatif dalam rangka menjaga amanah Perbawaslu Pengawasan Partisipatif.

Baca Juga : Safari Journey di Spot Satwa Buas TSI Bogor, Ingat Jangan Lakukan Ini!!

"Semua orang dari berbagai unsur, berbagai komunitas bisa bertukar informasi dan diskusi, begitu pula politisasi SARA, disinformasi, kampanye hitam dan ujaran kebencian bisa dimitigasi dan dilakukan penanganan secara cepat, juga menjadi pusat informasi kepemiluan yang terpercaya," paparnya.

Fathoni berpendapat, komunitas digital pengawasan partisipatif ini menjadi sesuatu yang mesti di era digital ini. Bayangkan jika Bawaslu seluruh Indonesia berkolaborasi dengan sejuta orang, dan sejuta orang itu saling terhubung, maka jaringan pengawasan partisipati akan masif dan menguat dan mampu membumikan nilai-nilai pengawasan. )Rizki Mauludi)