Bawaslu Kota Cimahi Antisipasi Pelanggaran, Ini Skema Pencegahan Pelanggaran yang Dilakukan

INILAHKORAN, Cimahi - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Cimahi tengah gencar melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu 2024.

Ada beberapa skema pencegahan pelanggaran yang diterapkan Bawaslu Kota Cimahi. Hasilnya, sejumlah persoalan pun ditemukan saat proses penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT) dan pasca penetapan DCT.

"Bentuk pencegahan pelanggaran kita lakukan melalui sejumlah skema," ungkap Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2MH) Bawaslu Kota Cimahi Akhmad Yasin Nugraha, Selasa 21 November 2023.

Yasin menjelaskan, kaitan dengan penyusunan DCS, penetapan DCT dan pasca penetapan DCT, Bawaslu Kota Cimahi telah menerbitkan tiga Surat Imbauan, satu surat kepada seluruh partai politik (Parpol).

"Kita buat satu Surat Imbauan kepada KPU Kota Cimahi dan satu Surat Imbauan Netralitas ASN," jelasnya.

"Jadi seluruh instansi pemerintah yang ada di wilayah Kota Cimahi harus menjaga netralitas," sambungnya.

Kemudian, sambung Yasin, pasca penetapan DCT, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cimahi juga membuka Posko Pengaduan untuk penerimaan permohonan penyelesaian sengketa.

"Operasional Posko Pengaduan ini dibuka pada Rabu-Jumat tanggal 6-8 November 2023 lalu," ucapnya.

Kendati begitu, hingga batas akhir waktu pengajuan permohonan sengketa proses pada pukul 16.00 WIB, tidak terdapat peserta Pemilu yang mengajukan pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa proses antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu (PSPP).

"Jadi, Kota Cimahi masuk kategori zero sengketa proses Pemilu hingga penetapan DCT," ucapnya.

Yasin menyebut, berdasarkan pasal 26 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, pengajuan permohonan sengketa proses antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggaraan Pemilu (PSPP), disampaikan paling lama tiga hari sejak tanggal penetapan keputusan DCT oleh KPU Kota Cimahi.

"Skema terakhir kita terus berkoordinasi secara intens dengan KPU Kota Cimahi," tandasnya.*** (agus satia negara)