Bupati Cirebon Akui Kinerja DPUTR Kurang Maksimal

Bupati Cirebon, Imron mengakui hampir lima tahun dirinya menjadi bupati, ternyata Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, kinerjanya kurang maksimal. 

Bupati Cirebon Akui Kinerja DPUTR Kurang Maksimal

INILAHKORAN, Cirebon - Bupati Cirebon, Imron mengakui hampir lima tahun dirinya menjadi bupati, ternyata Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, kinerjanya kurang maksimal. 

Namun sayangnya, Imron enggan memberikan komentar, apakah akan ada pembenahan pegawai di DPUTR atau tidak. Persoalan tersebut, dia serahkan ke Baperjakat.

"Memang kinerja DPUTR Kabupaten Cirebon selama ini kinerjanya kurang maksimal. Tapi persoalan akana ada pembenahan di internal pegawai DPUTR, saya serahkan sepenuhnya ke Baperjakat," kata Imron, Senin 4 Desember 2023.

Baca Juga : Erupsi, 11 Pendaki Gunung Marapi Ditemukan Meninggal

Imron menjelaskan, tidak maksimalnya kinerja DPUTR bisa dilihat dari masih banyaknya ruas-ruas jalan yang rusak. Meskipun diakui ada juga jalan-jalan yang sudah mulus, namun jalan yang masih rusak juga banyak. Kemungkinan, minimnya angggaran menjadi salah satu faktor utama.

"Masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh DPUTR. Tahun depan itu kan targetnya semua jalan yang rusak sudah diperbaiki. Ya kita lihat saja, toh tahun depan kan saya sudah selesai menjadi bupati," aku Imron.

Imron juga mengaku, selama ini dirinya tidak tahu terkait adanya dugaan pungutan yang bisa menjadi dana non bujeter di DPUTR. Dugaan pungutan tersebut berasal dari biaya pembuatan kontrak, biaya lab maupun pun dugaan dari fee proyek-proyek.  Selama ini akunya, belum menerima laporan atau keluhan dari masyarakat berkaitan masalah tersebut.

Baca Juga : Wes Wayahe Jadi Jargon Pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

"Saya hanya dilaporkan progres kegiatan saja. Untuk kedalaman dugaan ada dana dana taktis, saya tidak tahu. Hanya diakhir kinerja ini, saya minta DPUTR terus memaksimalkan pelayanan publik. Jangan bermain-main dengan proyek negara. Ini duit rakyat yang harus dipertanggung jawabkan," pintanya.

Halaman :


Editor : Ahmad Sayuti