Bupati Cirebon Akui Kinerja DPUTR Kurang Maksimal

INILAHKORAN, Cirebon - Bupati Cirebon, Imron mengakui hampir lima tahun dirinya menjadi bupati, ternyata Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, kinerjanya kurang maksimal. 

Namun sayangnya, Imron enggan memberikan komentar, apakah akan ada pembenahan pegawai di DPUTR atau tidak. Persoalan tersebut, dia serahkan ke Baperjakat.

"Memang DPUTR'>kinerja DPUTR Kabupaten Cirebon selama ini kinerjanya kurang maksimal. Tapi persoalan akana ada pembenahan di internal pegawai DPUTR, saya serahkan sepenuhnya ke Baperjakat," kata Imron, Senin 4 Desember 2023.

Imron menjelaskan, tidak maksimalnya DPUTR'>kinerja DPUTR bisa dilihat dari masih banyaknya ruas-ruas jalan yang rusak. Meskipun diakui ada juga jalan-jalan yang sudah mulus, namun jalan yang masih rusak juga banyak. Kemungkinan, minimnya angggaran menjadi salah satu faktor utama.

"Masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh DPUTR. Tahun depan itu kan targetnya semua jalan yang rusak sudah diperbaiki. Ya kita lihat saja, toh tahun depan kan saya sudah selesai menjadi bupati," aku Imron.

Imron juga mengaku, selama ini dirinya tidak tahu terkait adanya dugaan pungutan yang bisa menjadi dana non bujeter di DPUTR. Dugaan pungutan tersebut berasal dari biaya pembuatan kontrak, biaya lab maupun pun dugaan dari fee proyek-proyek.  Selama ini akunya, belum menerima laporan atau keluhan dari masyarakat berkaitan masalah tersebut.

"Saya hanya dilaporkan progres kegiatan saja. Untuk kedalaman dugaan ada dana dana taktis, saya tidak tahu. Hanya diakhir kinerja ini, saya minta DPUTR terus memaksimalkan pelayanan publik. Jangan bermain-main dengan proyek negara. Ini duit rakyat yang harus dipertanggung jawabkan," pintanya.

Bupati meminta, kalaupun dugaan tersebut benar, pihak DPUTR untuk segera menghentikan dugaan pungutan tersebut.  Namun disisi lain, publik jangan asal main tuding karena harus bisa membuktikan secara akurat.  Imron berharap, tahun depan manajemen DPUTR lebih profesional lagi karena sampai kapanpun dinas tersebut menjadi soroton utama publik.

"Kalau ada pungutan seperti itu segera hentikan. Saya minta tahun depan manajemen DPUTR Kabupaten Cirebon lebih profesional lagi. Hal ini karena sampai kapanpun DPUTR tetap menjadi sorotan utama publik," pinta Imron.

Imron menambahkan, selain DPUTR, dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Disnaker juga menjadi bagian dari SKPD yang dinilai kinernya kurang maksimal. Masalah penangan sampah akunya, masih menjadi PR yang harus diselesaikan. Sementara masalah penyerapan tenaga kerja lokal, juga bagian yang harus segera diselesaikan. (maman suharman)