Bupati Sumedang Berbagi Pengalaman Penerapan SPBE di Kalimantan Tengah

"Dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan, interkoneksi data dan informasi menjadi penting karena menjadi salah satu syarat pendukung terbentuknya efektivitas tata kelola pemerintahan," kata Arif.

Selain itu, lanjutnya, dengan adanya penyelenggaraan data terpadu dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan layanan yang kokoh, mulus, dan adaptif, sehingga data yang dihasilkan melalui SPBE dan SDI dapat digunakan secara maksimal. "SPBE merupakan satu keharusan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik," kata Arif. 

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo berpesan agar semua instansi dan stakeholder terkait di Kalimantan Tengah mengesampingkan ego sektoral, saling bersinergi dan berkolaborasi, serta bersama-sama menghasilkan satu dorongan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan yang lebih terdigitalisasi dan terintegrasi.

"Sebagai informasi, dalam kegiatan FKK kali ini, kami mengundang semua Bupati yang ada di Kalimantan Tengah dan kami juga membuat komitmen bersama sebagai wujud dukungan dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dan SPBE di Kalimantan Tengah," kata Edy.