Covid-19 Tak Terkendali, 3.023 Warga Bogor Masih Sakit
Wali Kota Bogor Bima Arya meminta pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan laju kasus Covid-19 yang makin tak terkendali. Alasannya, terlihat dari data tingginya angka kasus positif, meningkatnya angka kematian, hingga tenaga kesehatan yang bertumbangan karena terpapar.
"Persoalannya, dalam skala wilayah kewenangan Pemerintah Daerah sangat terbatas dalam memperkuat kebijakan pembatasan yang dimaksud. Kami tidak mungkin bisa melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor, dan lain-lain karena itu kewenangan pusat. Tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, maka kami akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga," jelasnya.
Bima menyatakan, Pemkot Bogor sudah melakukan beberapa langkah strategis seperti penambahan tempat tidur minimal 30 persen di seluruh RS, dan dalam beberapa hari lagi akan mengaktivasi RS Lapangan dan mengaktivasi pusat isolasi berbasiskan masyarakat di tiap kelurahan.
"Pemkot juga memutuskan untuk melakukan kebijakan WFH 100 persen bagi ASN. Seluruh kantor-kantor pemerintahan distop dulu. Kecuali sektor-sektor atau dinas yang langsung berfungsi untuk melayani publik, seperti Dinkes dan lain sebagainya. Ini sedang kami siapkan," terangnya.
Ia memaparkan, tapi sekali lagi mungkin itu tidak akan maksimal, ketika tidak diiringi oleh kebijakan yang lebih tegas, lebih ketat dalam hal pembatasan aktivitas warga di tingkat yang lebih makro. Menurutnya, pemerintah pusat harus berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih ketat, mungkin tidak dipukul rata secara nasional tapi bisa diberlakukan sesuai kedaruratan wilayahnya.
Halaman :
