Didepan Bupati Cirebon, DPUTR Bantah Kenakan Biaya Dokumen Kontrak

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Cirebon, Imron  serius menyikapi dugaan adanya biaya untuk pembuatan dokumen kontrak di DPUTR Kabupaten Cirebon. Bupati menantang masyarakat, untuk segera melaporkan masalah tersebut kepada dirinya secara tertulis dan lengkap. Hal itu untuk memudahkan dirinya memanggil pihak DPUTR. Hal itu agar bisa memastikan betul tidaknya ada biaya untuk dokumen kontrak untuk seluruh paket kegiatan di DPUTR.

Permintaan Bupati Cirebon tersebut menyikapi beberapa kali pemberitaan terkait pembuatan dokumen kontrak, yang diduga biayanya ditetapkan pihak DPUTR. Beberapa pegiat anti korupsi cirebon mempertanyakan kemana sebetulnya biaya pembuatan dokumen kontrak seluruh paket-paket proyek yang ada di DPUTR Kabupaten Cirebon. Merekapun mengaku,  sudah bisa menghitung besaran biaya pembuatan dokumen kontrak yang dibayarkan semua rekanan.

Awalnya pegiat anti korupsi cirebon tidak mempermasalahkan, kalau saja biaya yang dikeluarkan rekanan tidak ditentukan nilainya. Namun yang terjadi, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan dokumen kontrak, besarannya sudah ditentukan. Untuk proyek pilsung yang nilainya dibawah Rp. 200 juta saja, pembuatan dokumen kontrak dibandrol dikisaran Rp. 2 sampai Rp. 3 jutaan.

Sementara untuk biaya dokumen kontrak paket lelang, berapapun nilai kegiatannya, dipatok paling kecil Rp. 5 juta untuk pembuatan dokumen kontrak. Bila dikalkulasikan, dalam satu tahun ada sekitar 300 paket pilsung dikalikan Rp. 3 juta, maka uang yang diterima DPUTR Kabupaten Cirebon senilai Rp. 900 juta.

Sedangkan untuk paket lelang, kalau saja ada 200 paket saja dikalikan Rp. 5 juta, maka ada uang terkumpul senilai Rp. 1 milyar. Bila ditotal dari paket pilsung dan lelang, dalam satu tahun uang yang dihasilkan mendekati angka Rp. 2 milyar. Menurut mereka, saat ini  sedang mengkalkulasi berapa total paket pekerjaan dalam satu tahun anggaran yang ada di DPUTR Kabupaten Cirebon. (maman suharman)