Dihadapan Dirtjen Otda, Ridwan Kamil Menjelaskan Alasan Bogor Barat Perlu Dimekarkan
Dihadapan Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Pemkab dan masyarakat Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbicara tentang calon persiapan daerah otonomi baru (CPDOB) Kabupaten Bogor Barat. Dia menganggap bahwa bahwa DOB penting demi kesejahteraan dan keadilan.
INILAH, Bogor- Dihadapan Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Pemkab dan masyarakat Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbicara tentang calon persiapan daerah otonomi baru (CPDOB) Kabupaten Bogor Barat. Dia menganggap bahwa bahwa DOB penting demi kesejahteraan dan keadilan.
"Banyak aspirasi ke Gubernur Jawa Barat tentang permohonan untuk DOB, sesuai ajaran ilmu Agama Islam yang saya pahami maka keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai takarannya dan demi keadilan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pemekaran wilayah," ucap Ridwan Kamil kepada wartawan di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Selasa, (15/12)
Mantan Wali Kota Bandung ini menerangkan tak jauh dari ibu kota Negara Indonesia DKI Jakarta, masih ada Bupati Bogor yang harus mengurus 6 juta masyarakatnya.
Baca Juga : Dimekarkan, Ini Skenario Pengisian DPRD Kabupaten Bogor Barat
"Di Kabupaten Bogor, Bupatinya harus mengurus 6 juta rakyatnya sehingga secara teori tak akan optimal. Jumlah masyarakat Kabupaten Bogor ini setara dengan Provinsi Sumatera Barat, dimana disana diurus satu Gubernur, 17 wali kota dan Bupati serta 17 kapolres dan juga 700 lebih anggota DPRD kabupaten, kota dan provinsi," terangnya
Kang Emil sapaan akrabnya menuturkan saat ini jumlah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat ada 27, maka kedepan dengan jumlah penduduk 50 juta jiwa maka minimal memiliki 40 kabupaten dan kota agar dana transfer pemerintah pusat ke Jawa Barat seimbang dengan jumlah penduduk.
"Jawa Barat setidaknya terdiri dari 40 kabupaten dan kota, sementara Jawa Timur jumlah penduduknya hanya 38 juta jiwa. Dengan data diatas maka ratio ekonomi anak-anak di Jawa Timur dibiayai negara Rp 1 juta pertahun sementara anak Jawa Barat hanya dibiayai Rp 600 ribu setahun. Jangan anak bangsa yang dibiayai Rp 600 ribu pertahun dipaksa bersaing dengan anak bangsa yang dibiayai Rp 1 juta pertahun," tutur Kang Emil.
Baca Juga : Kota Bogor Masuk Gelombang Kedua Covid-19, Dedie: Lieur Oge
Ayah dua orang anak ini menjelaskan ketidak berhasilan DOB di luar Pulau Jawa jangan dijadikan alasan oleh pemerintah pusat untuk menolak mencabut morotarium DOB.
Halaman :
