Dinkes Jabar Belum Rekomendasikan Vaksin DBD
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat Vini Adiani Dewi belum merekomendasikan vaksin demam berdarah dengue (DBD), meski saat ini telah dirilis dan bisa didapatkan di rumah sakit swasta.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat Vini Adiani Dewi belum merekomendasikan vaksin demam berdarah dengue (DBD), meski saat ini telah dirilis dan bisa didapatkan di rumah sakit swasta.
Vini cenderung menyarankan masyarakat menerapkan pola 3M Plus, yakni menguras, menutup tempat penampungan air, mengolah barang bekas yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk serta memelihara hewan pemakan jentik di tempat penampungan dan menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk, ketimbang menggunakan vaksin DBD.
Sebab menurutnya, penerapan 3M Plus lebih efektif mencegah penyakit DBD yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegypti ketimbang penggunaan vaksin. Belum lagi dari sisi harga, diakuinya cukup mahal dan juga belum menjadi kebijakan pemerintah.
"Mohon maaf ya, mungkin akan lebih mubazir pembiayaannya dibandingkan kita melakukan gerakan 3M Plus," ujar Vini di Gedung Sate, Kota Bandung baru-baru ini.
Kepala Staf Kedokteran Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Djatnika Setiabudi melanjutkan, vaksin tersebut sejatinya sudah bisa didapat masyarakat di praktik dokter atau rumah sakit swasta.
Diakuinya, dari sisi harga memang cenderung mahal, dengan biaya Rp300-350 ribu untuk sekali suntik vaksin DBD. Atau sekitar Rp550 ribu untuk satu paket, yakni dua kali suntik.
"Jadi memang dua kali (suntik), jaraknya (dari suntik pertama ke kedua) tiga bulan. Jadi sama seperti vaksin Covid," ucapnya.
Mengenai efektivitasnya, Djatnika mengungkapkan dari dua kali suntik vaksin DBD tersebut, mampu menjaga kekebalan hingga 48 bulan atau tiga tahun.
Sejauh ini diakuinya vaksin DBD tersebut telah teruji, dalam menurunkan angka sakit dan dirawat akibat penyakit dari nyamuk Aedes Aegypti tersebut.
"Sekarang sudah fase empat penelitiannya, izin edar dari BPOM sudah ada. Kendalanya tadi, biayanya masih mahal dan belum tersedia di (rumah sakit) pemerintah. Hanya di beberapa rumah sakit swasta," imbuhnya.
Lebih lanjut Djatnika mengungkapkan, vaksin DBD ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut, layaknya vaksin Covid-19.
"Setelah 48 bulan (kekebalan dari vaksin), dilakukan penelitian lagi. Tingtal berapa persen kekebalannya. Ini sedang dikembangkan lagi, perlu booster atau enggak," pungkasnya. (Yuliantono)***
Editor : JakaPermana

