DPR Minta Pemerintah Beri Insentif Bagi Perusahaan yang Vaksinasi COVID-19 Mandiri

"Vaksinasi Mandiri membantu percepatan  vaksinasi nasional mencapai 70 persen populasi dan mengurangi beban negara. Ini lah saatnya kita menunjukan peran aktif sebagai WNI dalam memutuskan rantai penularan COVID-19," katanya.

Farhan menambahkan, Pemerintah juga harus memberikan insentif kepada perusahaan yang menyelenggarakan vaksinasi mandiri. "Kewajibannya adalah vaksinasi, skema mandiri atau menunggu jadwal dari pemerintah adalah pilihan. Tapi sebaiknya ada insentif jika ada perusahaan yang terapkan infeksi mandiri," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung rencana vaksinasi mandiri COVID-19. Jokowi menyebut, rencana yang telah diwacanakan para pengusaha itu segera diputuskan di samping pelaksanaan vaksin gratis. "Kemudian ada bertanya bagaimana mempercepat lagi? Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak bisa nggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan," kata Jokowi di acara Kompas100 CEO Forum, Kamis 21 Januari 2021.

Baca Juga : Satgas Pangan Jabar Memastikan Harga Daging Sapi Segar Masih Terkendali

Menurut Jokowi, rencana itu sebenarnya baik-baik saja. Hal itu juga sesuai rencana dirinya ingin mempercepat vaksinasi. "Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biayanya ditanggung perusahaan, kenapa tidak," ujar Kepala Negara.

Namun, menurut Jokowi, isu mengenai vaksin mandiri perlu diperhatikan dengan baik. Publik harus dijelaskan mengenai vaksin mandiri. "Kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda, bisa dilakukan," kata Jokowi.