Gelar Aksi Mogok Kerja, Puluhan Ribu Buruh KBB dan Wilayah Barat Penuhi Tantangan Pj Gubernur Jabar
Puluhan ribu buruh dari berbagai serikat pekerja wilayah barat seperti Bekasi, Purwakarta, Cianjur dan Sukabumi melintas di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Puluhan ribu buruh dari berbagai serikat pekerja wilayah barat seperti Bekasi, Purwakarta, Cianjur dan Sukabumi melintas di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung.
Berbeda dengan aksi unjuk rasa biasanya, para buruh tersebut juga menghentikan kegiatan produksi atau mogok kerja guna menyerukan tuntutan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2024 agar naik sebesar 15 persen.
Koordinator Koalisi Buruh KBB, Dede Rahmat mengatakan, aksi hari ini melibatkan seluruh serikat buruh dari berbagai serikat pekerja di Jawa Barat dengan tujuan Gedung Sate.
"Tuntutan kita satu, meminta agar Pj Gubernur Jawa Barat menetapkan UMK 2024 sesuai dengan rekomendasi dari kabupaten/kota," kata Dede kepada wartawan.
Berdasarkan hasil rapat dewan pengupahan, sebut Dede, muncul dua hal, yakni pihak pemerintah dengan pihak akademisi bersepakat menggunakan rumusan PP Nomor 51 dengan kenaikan UMK paling besar 3 persen.
"Sementara rekomendasi dari kabupaten/kota, hampir seluruhnya di atas PP 51 yaitu kenaikannya paling kecil 9 persen sampai 15 persen," sebutnya.
"Kalau sesuai PP 51 di KBB ini, kenaikannya hanya 0,4 persen yang apabila dirupiahkan hanya Rp 17 ribu," imbuhnya.
Dede menilai, apabila kenaikan UMK menggunakan PP nomor 51, maka pemerintah tidak memperhatikan kepentingan para pekerja. Sehingga, gabungan lima serikat dari berbagai daerah turun ke jalan untuk unjuk rasa dengan turun ke jalan.
Pihaknya berharap, aksi unjuk rasa hari ini didengar Pj Gubernur Jabar, kendati UMP telah ditetapkan sebesar 3 persen.
"Jadi kemarin disampaikan Pj Gubernur Jabar bagi yang tidak puas silakan unjuk rasa. Makanya hari ini kami turun ke jalan," tegasnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 Jawa Barat sebesar Rp2.057.495.
Dengan demikian, UMP 2024 Jabar naik 3,57 persen dari UMP 2023 yang sebesar Rp1.986.670, atau kenaikannya Rp70.825.
Perhitungan UMP 2024 tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dan penetapan upah minimum kabupaten/kota yang paling lambat akan diumumkan pada 30 November. *** (agus satia negara)***
Editor : JakaPermana
