Ini Alasan Pemprov Jabar Gelontorkan Anggaran Fantastis, Sukseskan Pilkada 2024

Mengenai skema turunnya anggaran kepada KPU dan Bawaslu, Iip menerangkan bahwa prosesnya dilakukan secara bertahap, yakni di tahun ini 40 persen dan sisanya pada 2024. Hanya saja, dalam prosesnya diakui Iip bahwa KPU dan Bawaslu tidak langsung menerima sesuai ketetapan. Melainkan diberikan sesuai kebutuhan, untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

“40 persen di awal, sisanya di 2024. Tapi 40 persen ini tidak mutlak, tergantung kebutuhan. Jangan sampai setelah diserahkan, mengendap malah tidak efektif. Malah jadi temuan. Jadi harus betul-betul (sesuai kebutuhan) 40 persen itu,” imbuhnya.

Disinggung mengenai kapan alokasi dana hibah tersebut bakal diserahkan kepada KPU dan Bawaslu, Iip mengungkapkan akan dilakukan setelah APBD Perubahan (APBD-P) 2023 yang kini tengah dibahas antara TAPD dan DPRD Jabar selesai dan disepakati.

Baca Juga : Pj Gubernur Jabar Harap Groundbreaking TPPAS Legok Nangka Dapat Dimulai di Awal 2024

“Pencairan setelah ketok palu perubahan (APBD Perubahan 2023),” tandasnya. (Yuliantono)