Kado Pahit Awal Tahun, BPJS Tetap Naik

INILAH, Jakarta,-  Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga wakil ketua Fraksi PKS DPR-RI, Netty  Prasetiyani  turut berduka atas ujian di awal tahun 2020. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di daerah Jobodetabek, Bandung Barat, dan Banten. Kata Netty, saya juga turut berduka dilaksanakannya kenaikan BPJS untuk semua kelas.

"Belum kering air mata saya mendengar jeritan tenaga kesehatan dan layanan kesehatan di dapil saat reses kemarin, ternyata mata hati rezim pemerintah telah mati dengan tetap bersikukuh pada keputusan menaikkan premi dan mengabaikan kesepakatan antara Pemerintah dengan Komisi IX DPR RI saat Raker tanggal 12 Desember 2019 silam tentang subsisdi yang diberikan pemerintah untuk peserta PBPU dan BP kelas III", ungkap Netty dalam rilis yang diterima redaksi inilahkoran.

Netty meyakinkan, kenaikan dipastikan setelah dirinya mengkonfirmasi pihak BPJS terkait implementasi kesepakatan rapat marathon tanggal 6-7 November dan tanggal 11-12 Desember yang berakhir dini hari membahas kenaikan premi BPJS kesehatan.

Pemerintah berdalih tetap menaikkan premi semua kelas dikarenakan harus patuh pada regulasi—Perpres 75/2019— dan tidak bisa bertindak melampaui kewenangan. "Kenaikan iuran BPJS adalah bukti pemerintah tidak mendengar jeritan hati rakyat. Katanya kerja untuk rakyat, tapi kok menyengsarakan rakyat. Rezim zalim, katanya pro rakyat tapi mencekik rakyat," tegasnya.

Padahal Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN, sudah menghitung bahwa surplus yang didapatkan dari kenaikan premi kelas I, II, dan PBI sangat cukup bila digunakan untuk mensubsidi peserta PBPU dan BP yang kesulitan membayar. "Benar-benar kado pahit untuk rakyat. Entah lakon drama apalagi yang mau dimainkan pemerintah untuk menyengsarakan rakyat", terang Netty.

Terkait langkah selanjutnya, Netty mengatakan, "Saya akan koordinasi dan konsolidasi, baik internal poksi maupun Komisi IX, untuk segera  dilaksanakannya  rapat gabungan Komisi IX dengan Kementerian lain terkait guna mempertanyakan hal tersebut. Selain itu saya akan membuat Hotline Service pengaduan warga di dapil yang dikeluarkan secara sepihak dari kepesertaan PBI”, pungkas Netty.