Kisruh BPNT Kabupaten Cirebon, Kadinsos Enggan Ikut Campur
Kisruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Cirebon, terus berlanjut. Saat ini kabarnya, penyaluran sudah berjalan untuk 29 Kecamatan dan masih memakai penyalur lama.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus monopoli suplayer penyalur BPNT yang semula menjadi isu utama di Kabupaten Cirebon, ternyata saat ini melebar. Pasalnya, pergantian suplayer di beberapa kecamatan diduga menjadi "ladang basah" yang diperebutkan oleh beberapa pihak.
Pantauan dilapangan menyebutkan, sejak awal, sedikitnya ada tiga suplayer besar yang semula memegang lebih dari lima kecamatan. Namun sesuai instruksi bupati, suplayer besar itu mulai dikurangi jatahnya, dan hanya menjadi dua kecamatan saja. Alhasil, dari pengurangan monopoli suplayer tersebut, ada 11 kecamatan yang saat dilepas oleh suplayer sebelumnya. Kondisi tersebut membuat beberapa pihak mencoba masuk walaupun tanpa ada rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
Ironisnya, justru dengan kisruhnya masalah BPNT, Bupati Cirebon, Imron menjadi sasaran tembak. Imron malah dituding merekomendasikan lembaga dan perorangan, untuk menjadi suplayer, mengisi kekosongan monopoli yang mulai dipangkas. Alhasil, bupati sempat murka dan berjanji akan melakukan evaluasi kinerja Kadinsos dan Sekda.
Baca Juga : Positif Covid-19 di Kabupaten Garut Bertambah 20 Kasus, 2 Meninggal
Namun anehnya, Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno sebagai Ketua Tim Koordinasi BPNT, tidak bereaksi sama sekali. Beberapa kali ditanya masalah ini, hanya no coment. (maman suharman)
Halaman :
