Kok Pemkab Bogor akan Membayar Kerugian Negara di Kasus Korupsi PT PPE? DPRD Kabupaten Bogor hingga Aktivis Menolak Keras

Wakil Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kabupaten Bogor Irvan Baehaqi menuturkan bahwa Pemkab Bogor salah kaprah dalam upaya mengembalikan kerugian negara dalam kasus dugaan Tipikpr PT. PPE

"Isi rekomendasi Tim Pansus LHP BPK DPRD Kabupaten Bogor itu meminta Pemkab Bogor mengawal perkara hukumnya dan bukannya membayar atau mengembalikan kerugian negara. Langkah ini salah kaprah," tutur Irvan Baehaqi.

Politisi PKS ini menjelaskan PT PPE dipertimbangkan untuk dipailitkan atau diselamatkan, bukan menyelamatkan oknum petinggi yang diduga melakukan Tipikor.

Baca Juga : Buntut Temuan BPK, Tokoh Cibinong Ungkap Banyak Aset Pemkab Bogor jadi Rumah dan Tempat Usaha

"PT PPE bisa juga dipailitkan atau diselamatkan perusahaannya dengan cara diberikan pertambahan penyertaan modalnya. Kalau oknumnya bersalah, saya minta tetap diproses hukum," jelasnya.

Penolakan pun disuarakan Ketua Jaringan Masyarakat Pendukung (Jampe) Jokowi Ali Tauvan Vinaya. Secara tegas, dia menolak jika pengembalian kerugian negara dilakukan Pemkab Bogor yang notabene sumber keuangannya dari pajak rakyat.

Ia pun meminta, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menagih pembayaran kerugian negara sebesar Rp10 miliar tersebut kepada para calon tersangka korupsi PT PPE.

Baca Juga : Sumardi Tidak Kooperatif dan Sempat Buron, Terdakwa Korupsi di Bogor itu Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

"Tagih pembayaran kerugian negaranya ke para calon tersangka dan segera melakukan penahanan, Pemkab Bogor juga jangan berkorban sebegitu rupa untuk kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat karena PT PPE menjadi catatan BPK pada tahun ini," tegas Ali Tauvan Vinaya.*** (reza zurifwan)