Komisi IV Dukung Bupati Cirebon Bongkar Dugaan Monopoli BPNT

INILAH, Cirebon - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, mendukung langkah Bupati Cirebon Imron Rosyadi yang akan membongkar dugaan monopoli suplaier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di daerah ini.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan menegaskan pihaknya menyambut baik terkait langkah bupati untuk membongkar dugaan praktek monopoli suplayer BPNT. Hal itu harus dilakukan karena memang kenyataan di lapangan seperti itu.

"Segera bongkar monopoli suplaier BPNT. Masalahnya karena penyelenggaraan di lapangan tidak jelas. penyelenggaraan BPNT di Kabupaten Cirebon selama ini karut marut," ungkap Yoga, Rabu (18/11/2020).  

Baca Juga : Tingkatkan Kedisiplinan Prokes Masyarakat, Polsek Sagalaherang Gencar Gelar Operasi Yustisi

Dia pun mencontohkan, penyaluran BPNT di wilayah lain bisa berjalan dengan lancar. Seharusnya, Kabupaten Cirebon belajar dari kabupaten tetangga. Menurutnya, aturan yang baku harus segera dibuat dan diterapkan Pemkab Cirebon agar penyaluran BPNT bisa berjalan dengan benar. 

"Dari legislatif akan mendukung dengan Perda yang kini tengah dibahas. Ini masuk dalam Raperda tentang BUMDes. Nanti akan mengatur agar BUMDes mengakomodasi UMKM-UMKM atau pun petani lokal. Mereka kan bisa menyuplai pangan mereka e-warung melalui BUMDes," jelasnya.

Namun, lanjut Yoga, BUMDes tetap tidak bisa mendirikan atau mengelola e-warung, sesuai dengan yang diatur dalam pedoman umum BPNT. Itu dilakukan supaya  meminimalisir terjadinya monopoli suplaier.

Baca Juga : Purwakarta Zona Merah, Begini Strategi Gugus Tugas Tekan Penyebaran Covid-19

"Bupati harusnya membuat perbup yang mengatur tentang suplaier yang harus ada rekomendasi dari BUMD. Nanti kita perkuat dengan Perda BUMDes," jelasnya.