KPID Gelar Literasi Media, Pastikan Lembaga Penyiaran Netral di Pemilu 2024

"Jadi walaupun ada kepentingan korporasi, tapi tetap teman-teman jurnalis dapat berpegang pada etika jurnalistik seperti cover both side, menjunjung tinggi kebenaran, tidak berbohong. Itu tidak mungkin luntur, karena merupakan nilai-nilai dasar untuk dipegang para jurnalis mau siapapun pemilik perusahaannya," ucapnya.

Sementara Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet menerangkan, kepemilikan lembaga penyiaran oleh praktisi aktif di politik tidak dilarang. Namun netralitas dan independensi lembaga penyiarannya tetap perlu dipertahankan.

"Negara sebenarnya tidak boleh melarang warga negara untuk mempunyai lembaga penyiaran. Makanya diatur dalam UU 32 tahun 2022 dan PKPI Nomor 4 tahun 2023, bahwa lembaga penyiaran itu tidak boleh partisan. Makanya hari ini kita coba lakukan literasi media, bahwa hak-hak publik itu harus terpenuhi," tuturnya.

Baca Juga : BPBD Jabar Klaim 140 Bencana Terjadi Sepanjang November

Dia pun meminta masyarakat untuk tidak takut melapor, bila ditemukan kecurangan yang dilakukan lembaga penyiaran kepada KPID.

"Kalau misal masyarakat menemukan berita yang tidak proporsional, iklan yang tidak membuka ruang untuk peserta Pemilu. Ada blocking time, maka laporkan ke kami. Maka kami akan tindak. Bisa langsung, bisa hotline, bisa medsos," pungkasnya. (Yuliantono)

Baca Juga : Antisipasi Lonjakan Covid-19 Jelang Libur Nataru, Dinkes Jabar Siapkan Faskes