Kudeta Sampai ke Meja MA, Demokrat KBB Minta Pemerintah Tindak Tegas Moeldoko

INILAHKORAN, Ngamprah - Babak baru Kudeta Partai Demokrat telah sampai ke meja Mahkamah Agung (MA). Bahkan, kali ini kubu Moeldoko mengklaim siap ajukan PK dengan membawa empat novum (bukti baru).

Menanggapi hal itu, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB) menilai upaya kudeta yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko melalui Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya melemahkan keutuhan partai, sekaligus merebut kepengurusan Demokrat Pusat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Termasuk, melemahkan keutuhan koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang selama ini telah bersepakat untuk mengusung Calon Presiden Anies Baswedan.

"Kita melihat adanya upaya PK ini bukan saja kudeta terhadap Demokrat. Tapi juga sengaja dilakukan jelang pemilu dan ada intrik politik untuk memecah kesolidan KPP dan menggugurkan usungan calon presiden," ujar Ketua Ketua DPC Partai Demokrat KBB, Imam Tunggara, Senin 3 Maret 2023.

Menurutnya, pengajuan PK yang dilakukan Moeldoko sebenarnya masih menggunakan bukti yang diajukan pada gugatan sebelumnya. 

Oleh karenanya, sambung dia, tidak ada novum atau bukti baru yang ditemukan.

"Dari KLB yang ada di Deli Serdang, selalu kalah, jadi sudah 16-0. Jadi, novumnya sudah diajukan kepada gugatan sebelumnya dan tidak ada temuan baru," paparnya.

"Pada kasasi juga sudah dimunculkan gugatan sudah dilaksanakan untuk merebut kekuasaan AHY. Diharapkan MA tidak berlama-lama memutuskan hal ini, karena yang jelas AHY pasti menang," sambungnya.

Ia menegaskan, pihaknya bersama jajaran di DPC Partai Demokrat KBB bakal tetap solid dan setia terhadap kepemimpinan ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya akan solid kepada mas AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat berdasarkan pada AD/ART partai. Ketua umum Demokrat adalah AHY, karena itu kami terus melakukan perlawanan," tegasnya.

Ia pun meminta agar pemerintah bertindak tegas dengan berupaya menjaga marwah setiap partai yang ada dan jangan sampai ada lagi partai yang jadi korban dan harus terpecah karena di internalnya terus digoyang. 

"Ini merupakan pembegalan partai, pemerintah harus bertindak jangan ada pembiaran, yang bisa merusak demokrasi di Indonesia," pungkasnya.*** (agus satia negara)