May Day 2023 jadi Momentum Perjuangan, Buruh KBB Sebut Ada Enam Tuntutan yang Diajukan, Apa Saja?

INILAHKORAN, Ngamprah - Momentum peringatan Hari Buruh (May Day) 2023 memiliki makna tersendiri oleh para buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan seluruh buruh di Indonesia.

Selain itu, May Day tahun ini pun menjadi momen perjuangan untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada pemerintah.

Salah satu langkah perjuangan buruh di KBB dengan mengirimkan puluhan perwakilan massa buruh untuk berangkat ke Jakarta guna menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah pusat yang selama ini dianggap belum pro buruh. 

"Ada 58 perwakilan buruh dari KBB yang langsung ke Jakarta untuk bergabung dengan buruh lainnya menyampaikan tuntutan aspirasi ke pemerintah pusat," kata Ketua DPC SPN KBB, Budiman, Senin 1 Mei 2023.

Budiman menyebut, ada enam tuntutan buruh di KBB yang disampaikan ke pemerintah pusat karena dianggap merugikan kaum buruh. 

"Selama ini adanya berbagai aturan dan kebijakan tersebut telah membuat hak-hak buruh semakin termarjinalkan," ujarnya.

Misalnya saja, lanjut dia, seperti pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, pengesahan RUU PRT, tolak RUU Kesehatan, lakukan reformasi agraria dan kedaulatan pangan. 

"Kemudian cabut Parlementary Threshold 4 persen dan Presidentary Threshold, serta pilih presiden yang pro buruh pada Pemilu 2024 mendatang," sebutnya.

"Itu jadi kesepakatan para buruh dan menjadi tuntutan bersama agar jadi perhatian pemerintah, sehingga hak-hak buruh bisa terpenuhi tanpa ada diskriminasi," tegasnya. 

Di tempat terpisah, Ketua KC FSPMI KBB Dede Rahmat mengatakan, aksi May Day hari ini semuanya dipusatkan di Jakarta. 

Sedangkan, sambung dia, untuk aksi unjuk rasa di tingkat lokal KBB terkait dengan Hari Buruh ini akan digelar pada Senin 8 Mei 2023 mendatang. 

"Rencananya aksi akan dilakukan di kompleks perkantoran Pemda KBB. Nanti akan ada lima serikat pekerja yang berunjuk rasa," terangnya.

"Tuntutannya di antaranya cabut Omnibus Law tentang Cipta Kerja, tindak tegas pengusaha yang melanggar aturan, tindak tegas outsourcing, berlakukan Perbup Ketenagakerjaan, dan berikan anggaran di Disnaker KBB," sebutnya.*** (agus satia negara)