Mengenakan Putih-Abu, Ratusan Emak-emak Geruduk SMAN 3 Kota Bogor

Atty menjelaskan, untuk mengatasi dugaan kasus kecurangan dan manipulasi dalam sistem pendidikan, dirinya menekankan pentingnya tindakan cepat dan tegas dari aparat pemerintah dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik). 

"Diskualifikasi peserta didik yang terlibat dalam praktik tersebut merupakan langkah penting untuk memberikan sanksi yang sesuai dan memberikan peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan hal serupa," jelas Atty.

Selain itu, Atty juga menyatakan bahwa kriminalisasi harus dihentikan, dan aparat hukum harus bekerja keras untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan kecurangan di bidang pendidikan. 

"Proses penanganan kasus haruslah transparan dan adil, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi tindakan serupa," tutur Atty.

Atty berharap agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan kasus kecurangan dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, mereka juga berperan dalam memastikan adanya keadilan dan integritas dalam pendidikan.

Sementara itu, Salah satu peserta aksi, Aprilda Dasa Pratiwi mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap pelaksanaan PPDB di jenjang SMA pada jalur zonasi. Ia berpendapat, PPDB tahun ini banyak terdapat kecurangan sehingga merugikan warga yang justru tinggal di dekat sekolah. 

"Banyak yang memalsukan dokumen, misalnya dengan membatik Kartu Keluarga yang seharusnya terbitnya belum satu tahun tapi diubah dan dianggap sudah setahun. Saya juga menyayangkan banyaknya laporan orang tua yang anaknya gagal masuk SMAN 3 Kota Bogor padahal jarak antara rumah ke sekolah hanya 700 meter. Sementara jarak terjauh yang diterima sekolah hanya 500 meter," jelasnya.