Miris! Tak Mampu Bayar SPP, Ratusan Ijazah Ditahan Sekolah
Tidak bisa bayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), ratusan siswa di Kota Bogor ditahan ijazahnya oleh pihak sekolah.
INILAH, Bogor – Tidak bisa bayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), ratusan siswa di Kota Bogor ditahan ijazahnya oleh pihak sekolah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya geram. Dia mendapati laporan bahwa di Kota Bogor terdapat ratusan siswa yang ditahan ijazahnya oleh pihak sekolah.
"Ada ratusan orangtua siswa yang mengadu ke saya terkait ijazah anaknya yang masih ditahan sekolah selama setahun hingga tiga tahun. Rata-rata mereka menunggak Rp500 ribu sampai Rp3 juta," ujar Atty kepada wartawan pada Senin (21/01/2019).
Atty mengaku, ratusan siswa yang ijazahnya ditahan sekolah berasal dari golongan ekonomi lemah. "Rata-rata orangtua mereka bekerja serabutan. Bahkan, ada juga yang janda. Akibat ijazahnya ditahan, anak-anaknya tidak bisa melamar pekerjaan. Data saya lengkap dan bisa dipertanggung jawabkan," tambahnya.
Menurut Atty, ratusan siswa yang ditahan ijazahnya ada yang berasal dari SMP swasta, SMK swasta, hingga SMK Negeri. "Ya, ada sekolahnya, nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Yang pasti Komisi IV akan melakukan pemanggilan kepada sekolah-sekolah tersebut," tuturnya.
Atty mengaku, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor seputar hal tersebut.
"Sudah komunikasi dengan Disdik, dan mereka siap membantu. Tapi khusus yang SMP, karena kewenangannya memang disana. Sedangkan untuk SMK, kami agak kesulitan berkoordinasi dengan KCD Disdik Jawa Barat wilayah Bogor. Telepon saja nggak diangkat," bebernya.
Atty menjelaskan, pemerintah harus melakukan intervensi terhadap fenomena tersebut, salah satunya dengan menanggulangi pembayaran siswa yang menunggak. Namun, tentunya harus dibarengi dengan syarat-syarat tertentu.
"Misalnya harus memiliki SKTM agar lebih tepat sasaran. Saya juga menilai bahwa Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang saat ini digelontorkan oleh pemerintah tak tepat sasaran, dan tidak berpihak kepad warga miskin. APBD di Kota Bogor tidak berpihak kepada rakyat. Ketika rakyat butuh pendidikan, pemerintah harus hadir," jelasnya.
