Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Tidak Remehkan Stunting

INILAHKORAN, Bandung - Anggota DPR RI Netty Prasetiyani mempertanyakan klaim pemerintah, yang menyatakan prevalensi Stunting nasional terus turun dan terakhir pada 2022 telah menyentuh angka 21,6 persen.

Sebab menurutnya, catatan statistik yang diungkapkan selama ini nyatanya belum disertakan dengan bukti komprehensif. Sehingga pihaknya sedikit meragukan faktualitas data tersebut, mengingat Stunting atau gagal tumbuh tidak bisa ditangani dalam sekejap. 

"Pekan lalu kami menyuarakan di rapat, bahwa pemerintah tidak boleh main-main dengan Stunting. Kenapa kemudian dari 24 ke (turun) 21,6 persen (angka di 2022). Saya menanyakan data yang bisa diturunkan dimana? By name, by address karena Stunting bukan sekedar angka. Ada balita yang mengalami dan dia harus dilakukan intervensi," ujarnya baru-baru ini.

Mengingat kata dia, butuh proses yang cukup panjang dan Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni, dalam mengurai persoalan tersebut. Sebelum memutuskan bahwa telah terjadi penurunan prevalensi Stunting.

"Baik intervensi spesifik, pemberian makanan bergizi bahkan dalam konteks kesehatan ada jenis pangan olahan untuk keperluan medis khusus dan pangan diet khusus yang harus diberikan berulang, pendampingan, pengawasan, pembinaan pada keluarga sampai kemudian status gizi meningkat. Itu baru bisa dikatakan turun. Saya mau tanya, dimana penurunannya? Balita mana saja?," imbuhnya.

Tidak hanya itu, dia turut mempertanyakan ketersediaan dan kapabilitas alat di daerah yang digunakan oleh petugas. Apakah betul-betul sudah teruji keakuratannya atau tidak. Lantaran kata dia, tidak bisa menggunakan sembarang alat dalam menentukan balita terkena Stunting atau tidak.

"Ketika kita menegakkan Stunting, kita perlu alat namanya antropometri. Sudah sejauh mana pendisribusiannya. Enggak bisa dengan dacin (timbangan) biasa atau bahkan yang untuk menimbang sarung si bapak," ucapnya.

Sementara mengenai Jawa Barat, Netty berharap Pj Gubernur Bey Triadi Machmudin mampu melakukan penanganan Stunting secara fokus dan serius. Mengingat Jabar sejatinya menjadi tolok ukur skala nasional, karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

"Saya berharap setelah selesai gubernur kemarin, dilanjutkan Pj gubernur. Saya tidak ingin masa transisi ini kemudian menjadi celah kita kehilangan momentum untuk menurunkan Stunting yang dampaknya pada defisit calon pemimpin masa depan," tandasnya. (Yuliantono)***