Para Orang Tua Siswa Kelas 4 Salah Satu SDN di Soreang Mengeluh Harga Buku Pelajaran Kurikulum Merdeka Rp850 Ribu

INILAHKORAN, Soreang - Para orang tua siswa kelas 4 di salah satu SDN di Soreang, mengeluhkan terbatasnya jumlah buku pelajaran kurikulum Merdeka yang disediakan sekolah. 

Akibatnya, para orang tua siswa kelas 4 pada SDN di Soreang yang tak ingin anak-anaknya tertinggal pelajaran itu kudu membeli buku pelajaran hingga sekitar Rp850 ribu untuk sembilan mata pelajaran.

"Satu kelas itu siswanya sekitar 40 orang, tapi sayangnya pihak sekolah hanya menyediakan 10 buku pelajaran saja. Guru juga menyarankan agar siswa beli sendiri di luar yang disediakan sekolah," kata salah seorang orang tua siswa kelas 4 pada SD di Soreang yang tak mau disebutkan namanya kepada INILAHKORAN, Senin 31 Juli 2023.

Lantaran tak mau anaknya tertinggal pelajaran, ia pun terpaksa membeli buku pelajaran di luar. Namun karena tak memiliki cukup uang, baru sebagian dari sembilan buku pelajaran yang ia beli untuk anaknya itu. Kata dia, untuk membeli sembilan buku pelajaran dengan kurikulum Merdeka itu, diperlukan uang sekitar Rp850 ribu. Bagi dirinya, yang hanya seorang single parent tanpa penghasilan yang tetap, uang sebesar itu tentu sangat besar dan sulit untuk didapat.

"Memang guru tidak memaksa harus beli, namun menyarankan agar anak didik punya buku masing-masing. Belinya juga bebas boleh dimana saja, cuma yah berat sekali buat orang seperti saya yang tidak punya penghasilan tetap harus beli buku Rp850 ribu untuk sembilan mata pelajaran," katanya.

Orang tua siswa kelas 4 lainnya, menyatakan keberatan yang sama. Namun, karena ia tak mau anaknya tertinggal pelajaran, ia pun rela merogoh kocek hingga Rp850 ribu untuk membeli sembilan buku mata pelajaran kelas 4.

"Yah saya mikirnya anak kita enggak akan efektif belajarnya. Masa cuma disediakan 10 paket buku saja untuk siswa sebanyak itu, dari ada anak saya belajarnya enggak maksimal yah sudah beli diluar bukunya. Kalau punya sendiri kan bisa dibawa dan dipelajari di rumah, kalau yang dari sekolah kan enggak boleh dibawa pulang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Amien Meriatna menjelaskan pengadaan semua kebutuhan sekolah itu berdasarkan kepada Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS). Termasuk pengadaan buku pelajaran pun masuk dalam perencanaan sekolah yang dituangkan dalam RAKS tersebut.

"Bisa saja pengadaan buku pelajaran itu sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam RAKS. Tapi kalau misalnya dalam RAKS itu dicantumkannya pembelian buku sesuai dengan jumlah siswa yang ada tapi kenyataannya hanya direalisasikan hanya 10 paket saja, itu tentu menjadi temuan dan pasti kami berikan sanksi tegas kepala sekolahnya," kata Amien.

Memang, kata Amien, RAKS ini disusun dan dipergunakan sepenuhnya oleh sekolah. Pihak Dinas Pendidikan sama sekali tidak mengetahui atau tidak dilibatkan dalam penggunaannya. Namun memang, ada fungsi pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan, yakni monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Pada saat monev itu dilihat apakah penggunaan anggarannya ini sudah sesuai dengan RAKS atau tidak. Kemudian, apakah rincian belanjanya sesuai atai tidak dengan yang dicantumkan dalam RAKS. Nah belanja sekolah ini tidak boleh gegabah, misalnya jumlahnya dikurangi atau sama sekali tidak dilaksanakan,"ujarnya. 

Mengenai keresahan para orang tua siswa ini, Amien meminta pihak sekolah agar dapat lebih bijaksana dan mengerti kemampuan ekonomi para orang tua siswanya. Selain itu, kebutuhan belanja sekolah yang dicantumkan dalam RAKS ini pun harus diketahui oleh para orang tua siswa, sehingga jika ada kebutuhan yang tidak teranggarkan dalam RAKS, para orang tua siswa dapat memahaminya.

"Silakan saja para orang tua siswa ini ngobrol dengan kepala sekolah, misalnya ada saran atau keberatan. Agar sama-sama cari jalan keluarnya," katanya.*** (rd dani r nugraha)