Pelayanan Jadi Prioritas, Tiga Pilar Ini Menjadi Pegangan ASN Pemprov Jabar

INILAHKORAN, Bandung – Dibawah komando Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Uu Ruzhanul Ulum, kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Guna mewujudkannya, tiga pilar penting ini menjadi pondasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar, baik PNS maupun PPPK. 

Tiga pilar tersebut yakni berintegritas, profesional dan melayani dengan hati. Dimana semuanya bermuara pada core values BerAKHLAK yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Kepala BPSDM Jabar Hery Antasari mengatakan, di masa sekarang selain pengetahuan dan kemampuan, dalam diri ASN juga dibutuhkan attitude yang baik. Kunci ini menjadi dasar utama Pemprov dalam mendongkrak kapabilitas ASN Jawa Barat, dalam memberikan pelayanan publik maksimal melalui skema yang telah dibangun.

“Core values ini baru terbangun sekitar 2,5 tahun dan menjadi prinsip dasar ASN. Di era sekarang, tidak hanya kompeten tetapi juga attitude. Melalui corporate univesity, kita kembangkan berdasarkan kebutuhan. Sebab yang dilayani sudah berubah, maka butuh pendekatan agar tidak ada gap,” ujarnya dalam Jabar Punya Informasi (Japri) Volume 124, di Aula Timur Gedung Sate, Senin 29 Mei 2023.

Kebutuhan ini pula kata dia, membuka peluang bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jabar untuk berlomba-lomba mengisi posisi strategis. Masa kerja tidak lagi menjadi tolok ukur, kecuali kompetensi personal dalam mengisi bidang tertentu, menjadi pertimbangan utama pimpinan demi memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

“Pimpinan kita (Gubernur Ridwan Kamil) sudah menunjukkan, tidak ada kata junior, senior dalam kinerja dan pencapaian karir sepanjang persyaratan terpenuhi. Prinsip merit sistem berorientasi pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Anda mampu, anda naik. Banyak contoh, Bu Ai (Ai Saadiyah Dwidaningsih, Kepala Dinas ESDM Jabar) misalnya. Itu hasil merit sistem,” ucapnya.  

Maka dari itu, pengembangan kompetensi papar Hery harus diterapkan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk oleh pemerintah kabupaten/kota, supaya ASN di seluruh Jawa Barat mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, sesuai tugas dan fungsinya.

“Ini juga menjadi tanggungjawab kepala OPD. Harus menjadi top mind di kepala dinas. Termasuk kepala BKPSDM kabupaten/kota, karena mohon maaf hari ini belum menyentuh secara mendalam mengenai pengembangan kompetensi. Hari ini sikapnya masih reaktif,” tuturnya.

Pemprov Jabar tambah Hery, tidak hanya menuntut agar ASN mampu memenuhi ekspektasi mereka. Tetapi pihaknya juga memberikan jalan melalui program yang dilakukan. Tidak hanya itu, apresiasi berupa penghargaan turut diberikan supaya para ASN termotivasi, berlomba-lomba memberikan kemampuan terbaik bagi Jawa Barat.

“Apresiasi selayaknya disampaikan kreditnya kepada ASN. Artinya Jawa Barat sudah berubah dalam mengelola pengembangan kompetensinya, termasuk membangkitkan motivasi PPPK,” terangnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, di masa digitalisasi saat ini. ASN juga harus memiliki kompetensi tambahan selain intellectual quotient (IQ), emotional quotient (EQ) dan spiritual qoutient (SQ). Kemampuan tersebut adalah communication qoutient (CQ), sebab diakuinya banyak kejadian ASN yang salah langkah. Maka dari itu dia berharap, dalam waktu dekat peningkatan kapabilitas komunikasi dapat dilakukan di Jawa Barat.

“Ada satu kompetensi zaman sekarang yang harus dimiliki ASN, ini masih digodok oleh kami. IQ, EQ, SQ, tambahan CQ (Communication Quotion) ini masih langka. Kami sedang menyusun modul kurikulum, minimal ASN Jabar kemampuan komunikasi jadi kompetensi wajib. Banyak yang kepeleset. Komunikasi pada pimpinan, kolega, publik dan sistem. Jadi ini penting dan harus kita miliki,” sambungnya.

Kepala BKD Jabar Sumasna menambahkan, dalam mengawal tiga pilar tersebut agar berjalan maksimal, Pemprov melakukan pengelolaan melalui aplikasi SIM Jawara. Dari sana juga, potensi ASN dapat diukur untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Kendati diakuinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus digenjot supaya apa yang dicita-citakan dapat terealisasi sesuai harapan.

“Tiga pilar itu kita kawal. Jawa Barat memang belum dapat posisi ideal, memanfaatkan urusan manajerial SDM termasuk yang kami kelola SIM Jawara. Semua sudah ada di aplikasi itu, apakah memahami, itu situasi berbeda. Ini PR kami, bagaimana semua orang bisa optimalkan. Tapi ASN yang kita kelola kisaran 44 ribu, dapat diukur dari potensi dan kinerja dari situ. Walaupun tidak cukup dengan aplikasi saja, semua harus mempersiapkan diri,” paparnya.

ASN Bidang Perencanaan Teknik Dinas Sumber Daya Air Jabar Angga Trysa Yuherdha mengaku, program yang diterapkan Pemprov sangat membantunya dalam mengembangkan potensi diri. Kans yang diberikan kata dia, memotivasinya untuk semakin berkinerja baik. Apalagi dia sadar, tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik.

“Dalam bekerja saya mencari hal yang bisa memotivasi saya yang membuat kinerja semakin baik. Melakukan inovasi walaupun kecil tapi berdampak besar di lingkungan kita. Menjadi booster penghargaan untuk bersaing. Kompetensi antar dinas. Memberikan yang terbaik. ASN pelayan publik menjadi dasar saya dalam bekerja,” ucapnya.

Sementara PPPK Guru SMKN 4 Banjar Sulhan Fathoni mengungkapkan, program yang dijalankan Pemprov Jabar membuat mereka tidak merasa dianaktirikan. Hal ini diyakininya dapat membuat PPPK di seluruh Jawa Barat, akan berupaya memberikan terbaik sebagai pelayan masyarakat.

“Antara PNS dan PPPK tidak ada bedanya. Saya diberi kesempatan, dari segi kompetensi. Diberi kesempatan untuk up skilling. Ini memberi motivasi ke kita, menjadi bukti bahwa kita (PPPK) anak dari Pemprov Jawa Barat ini,” tandasnya. (Yuliantono)