Pemerintah Akan Libatkan KPK untuk Urus Sistem Logistik Nasional

"Tadi diminta ke kami di Bea Cukai untuk bisa mengembangkan sistem bisa dibangun, tapi implementasi ditekankan bapak presiden, harus diawasi. Oleh karena itu kita akan membuat sistem monitoring dalam pengawasan pelaksanaannya," tambah Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, Presiden Jokowi menginstruksikan perbaikan ekosistem logistik Indonesia agar bisa menurunkan biaya.

"Apakah itu dari sisi ease of doing business atau logistic performance index dan juga biaya logistik secara nasional. Dalam hal ini Indonesia yang tertinggi yaitu 24 persen, dibandingkan dengan negara ASEAN yang di bawah 20 persen," kata Sri Mulyani.

Baca Juga : Pemerintah: Tujuh Orang Meninggal Akibat Virus Corona di Indonesia

Perbaikan sistem logistik di Indonesia menurut Sri Mulyani, akan dilakukan di dua level yaitu pembangunan sistem dan implementasi.

"Di dalam pembangunan sistemnya akan dibuatkan national logistical ecosystem (NLE) yang mengintegrasikan dari mulai shipment pelabuhan sampai ke transportasi darat, truk hingga kepada perusahaan. Ini semua dalam suatu sistem platform yang akan menurunkan beban bagi perusahaan atau seluruh pelaku dari sisi compliance, dari sisi penyerahan bisnis proses, penyerahan yang repetitif, dan sering tidak seragam, ini yang akan dibangun," ungkap Sri Mulyani.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan ekosistem logistik nasional masih ruwet dan banyak repetisi. Ia pun meminta adanya perbaikan secara terpadu dari hulu hingga hilir.

"Saya catat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasi, masih banyak pengulangan, masih banyak repetisi, masih banyak duplikasi dan masih kuatnya ego-sektoral, kementerian lembaga berjalan sendiri-sendiri, belum ada platform logistik dari hulu sampai hilir," kata Presiden Joko Widodo.